SERAYUNEWS- Bupati dan Wakil Bupati Cilacap terpilih, Syamsul Auliya Rachman dan Ammy Amalia Fatma Surya (Syamsul – Ammy) mempersiapkan langkah besar untuk memimpin Kabupaten Cilacap dalam lima tahun ke depan.
Syamsul – Ammy akan menata kembali birokrasi pemerintah daerah, memastikan setiap pejabat yang ada mendukung visi misi pemerintahannya.
Jika ada pejabat yang tidak sejalan, mereka harus siap-siap ‘minggir’.
“Saya yakin semua Bupati memiliki tujuan yang sama. Saya bersama Mbak Ammy memiliki visi misi yang jelas untuk Cilacap. Siapa yang tidak mau merealisasikan visi misi kita, ya siap-siap untuk minggir,” tegas Syamsul, Jumat (17/1/2025).
Terkait dengan reformasi birokrasi, Syamsul menegaskan tidak akan ada toleransi terhadap praktik jual beli jabatan.
Ia menekankan pentingnya penempatan pejabat yang kompeten di posisi yang tepat dengan prinsip ‘The Right Man on The Right Place’.
Pernyataan ini menunjukkan tekadnya untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, transparan, dan mendukung perkembangan besar Kabupaten Cilacap ke depan.
Sementara itu, dalam 100 hari pertama masa jabatannya, Syamsul berkomitmen untuk melanjutkan program-program yang sudah berjalan dengan baik dari Pj Bupati sebelumnya. Sembari melakukan penyesuaian terhadap kebijakan yang lebih relevan dengan visi misinya.
Salah satu fokus utama adalah percepatan pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur jalan di Kabupaten Cilacap yang selama ini membutuhkan perhatian serius.
“Walaupun kita butuh anggaran Rp4 triliun untuk menyelesaikan infrastruktur jalan kabupaten Cilacap supaya baik. Tetapi kita berkomitmen untuk ada percepatan atau akselerasinya,” ujar Syamsul.
Syamsul juga berencana untuk mengalihkan sebagian besar anggaran yang selama ini untuk kegiatan seremonial atau rutinitas yang tidak terlalu penting, supaya lebih fokus pada pembangunan infrastruktur.
“Anggaran untuk hal-hal formalitas akan kami geser untuk lebih banyak kita alokasikan ke pembangunan,” tambahnya.
Meskipun demikian, Syamsul optimis bahwa langkah-langkah yang telah direncanakan akan membawa perubahan signifikan bagi Kabupaten Cilacap. Dengan harapan agar dalam lima tahun ke depan, masyarakat merasakan langsung manfaatnya.
Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap yang semula direncanakan pada Februari 2025 kabarnya bakal mundur menjadi Maret 2025. Hal ini karena masih menunggu hasil putusan sengketa Pilkada yang sedang dalam proses di Mahkamah Konstitusi (MK).
