SERAYUNEWS –Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menegaskan prioritas pembangunan daerah saat menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cilacap dalam Rapat Paripurna, Selasa (16/9/2025).
Sidang tersebut membahas empat rancangan peraturan daerah (Raperda) strategis: Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pengelolaan Pasar, Perubahan APBD 2025, dan RAPBD 2026.
Syamsul menekankan bahwa keempat Raperda bukan sekadar aturan teknis, tetapi pedoman kebijakan untuk memperkuat daya saing daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjawab tantangan pembangunan.
Menanggapi Raperda Pengembangan Ekonomi Kreatif, Bupati menilai sektor ini penting untuk menciptakan lapangan kerja, memperkuat identitas budaya, dan menaikkan pendapatan daerah.
“Raperda tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif merupakan pedoman kebijakan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan ekonomi kreatif berbasis kebudayaan, teknologi, kreativitas, serta inovasi,” jelas Syamsul.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap berkomitmen meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi kreatif lewat pelatihan, permodalan, dan perluasan akses pasar digital. Creative space, inkubator bisnis, dan festival promosi produk lokal juga masuk agenda.
Syamsul menegaskan rencana revitalisasi pasar rakyat secara fisik dan manajemen, meliputi penyediaan fasilitas parkir, sanitasi, air bersih, dan pengelolaan limbah.
“Kami ingin menciptakan pasar yang aman, nyaman, dan sehat, serta menjalin kemitraan antara pusat perbelanjaan dengan UMKM lokal,” ujarnya.
Pemkab mendorong digitalisasi pasar melalui aplikasi New Pasarku, e-retribusi, dan transaksi QRIS untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing di tengah maraknya toko modern.
Menjawab pandangan fraksi terkait Perubahan APBD 2025 dan RAPBD 2026, Syamsul menekankan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak bergantung pada dana pusat. Strategi utama meliputi:
Syamsul menegaskan komitmen memenuhi amanat mandatory spending.
“Alokasi untuk pendidikan mencapai 24,86 persen, kesehatan 35,01 persen, dan infrastruktur 30,40 persen. Ini wujud nyata upaya kami memenuhi amanat konstitusi serta menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan merata,” tegasnya.
Belanja tersebut akan diarahkan untuk program BOS Pendamping, asuransi kesehatan masyarakat, dan jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
Untuk menjaga ketahanan pangan, Pemkab mengalokasikan anggaran intensifikasi pertanian modern, pembangunan irigasi, dan uji coba padi Biosalin tahan garam di lahan 2.569 hektare. Program lumbung pangan modern dan Gerakan Pangan Murah (GPM) akan menjaga stabilitas harga.
Pembangunan infrastruktur jalan juga menjadi fokus. Rp119,06 miliar dialokasikan untuk perbaikan jalan kabupaten agar 79% ruas jalan mantap pada 2026. Rp76,48 miliar disiapkan untuk peningkatan 580 ruas jalan desa di 266 desa.
Bupati Syamsul menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Cilacap atas dukungan mereka.
“Terhadap saran dan tanggapan yang belum dapat kami jawab saat ini, akan kami catat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan ke depan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa sinergi eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat.
Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Suyatno dan dihadiri Ketua DPRD Cilacap Taufik Nurhidayat, Forkopimda, anggota DPRD, serta para kepala OPD.
