SERAYUNEWS— Litbang Kompas merilis survei mengenai keterkaitan pemilihan calon di Pilkada 2024 dengan Presiden Joko Widodo. Survei pada 27 Mei hingga 2 Juni 2024 ini menunjukkan hasil sebanyak 54,3% masyarakat mempertimbangkan calon yang memiliki hubungan dengan Jokowi.
Survei tersebut membuktikan bahwa Jokowi effect dominan di Pilkada serentak 2024 nanti yang melibatkan 508 kabupaten/kota dan 37 provinsi.
Menanggapi hasil survei tersebut, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah selalu punya pengaruh dalam gelaran pemilihan pejabat negara, baik saat pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah.
Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk menyiapkan berbagai kesiapan pelaksanaan Pemilu.
“Ya tentu pemerintah selalu punya pengaruh, karena tentu pemerintah kan kita berharap infrastruktur selalu disiapkan oleh pemerintah, apakah anggaran Pemilu oleh pemerintah, apakah keamanan, dan yang lain,” ucap Airlangga (22/6/2024).
Isu cawe-cawe mengemuka setelah Jokowibertemu dengan beberapa ketua umum parpol pendukung pemerintah di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 28 Mei 2024.
Pimpinan partai itu di antaranya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkfili Hasan, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
Namun, Jokowi kemudian membantah membahas urusan pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024 dalam pertemuan tersebut. Dia menyampaikan bantahan seusai meninjau proyek pompanisasi di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rabu, 19 Juni 2024.
“Enggak (ada pertemuan bahas Pilkada),” kata Jokowi kepada awak media sembari menggelengkan kepala.
Sukarelawan pendukung Presiden Jokowi, Solidaritas Merah Putih (Solmet), juga memberi bantahan tentang hal itu.
“Fakta bukti ataupun apa pun yang selama ini diopinikan secara negatif oleh lawan-lawan politik. Kalau mau dikatakan, belum pernah ada Pak Jokowi mengintervensi,” kata Ketua Umum Solmet, Silfester Matutina dalam keterangan tertulis (21/6/2024).
Sementara itu, Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo tetap menilai cawe-cawe Jokowi terlihat jelas dari manurver politik pengusulan menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilgub Sumatera Utara.
Dia mendapat dukungan Golkar serta menyingkirkan kader partai sendiri Musa Rajekshah (Ijeck) dari bursa kandidasi.
Selain itu, menurut Ari, juga bisa terbaca dari dinamika elite politik dalam bursa kandidasi Pilgub Jakarta. Kabarnya Jokowi mendorong KIM untuk mengusung Ridwan Kamil demi menghadang Anies Baswedan di Jakarta.
Pernyataan Ari tersebut ada dalam acara diskusi bertajuk “Buruk Pilpres, Akankah Berlanjut di Pilkada?” di Kantor PARA Syndicate, Jakarta (22/6/2024).
Ari berpendapat kecenderungan Jokowi melakukan cawe-cawe dalam Pilkada melalui instrumentasi Koalisi Indonesia Maju (KIM). Koalisi tersebut berencana melanjutkan kerja sama politik hingga Pilkada.
“KIM akan tetap kompak. Ini bisa jadi kendaraan politik bagi Jokowi agar tetap memberi pengaruh, terutama setelah dirinya selesai jadi presiden Oktober nanti,” kata Ari.
Selain itu, menurut Ari, publik juga membaca ada aroma politik di balik Putusan MA. Putusan itu terkait syarat batas usia calon kepala daerah di tengah tahapan Pilkada yang sudah berlangsung.
Menurutnya, putusan MA merupakan instrumentasi hukum yang ditengarai untuk kepentingan melanggengkan dinasti politik penguasa.*** (O Gozali)
