JAKARTA, SERAYUNEWS – Gelombang massa dari sejumlah daerah bersiap bergerak ke Jakarta menjelang aksi yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Agustus 2026.
Demonstrasi ini membawa sejumlah persoalan yang dianggap penting untuk disampaikan kepada pemerintah dan DPR RI.
Aspirasi yang dibawa tidak seragam. Ada kelompok yang menyoroti kebijakan pemerintah, persoalan kesejahteraan masyarakat, perlindungan pekerja, hingga kondisi demokrasi.
Isu pemberantasan korupsi dan desakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset juga menjadi bagian dari tuntutan yang akan disuarakan.
Salah satu kelompok yang akan menggelar aksi adalah Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM).
Aliansi ini membawa 10 tuntutan yang mencakup persoalan politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, demokrasi, hingga pemberantasan korupsi.
Daftar Tuntutan Demo 27 Agustus 2026
Adili Prabowo-Gibran, dengan menuntut pertanggungjawaban politik dan hukum atas kebijakan yang dinilai memperluas militerisme, memperlemah demokrasi, serta memperbesar ketimpangan ekonomi.
Hentikan KDMP dan MBG, dengan menuntut penghentian dan evaluasi menyeluruh terhadap program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dari aspek transparansi anggaran dan potensi patronase politik.
Hentikan kebijakan pajak yang menindas rakyat, dengan menolak pajak yang dinilai membebani masyarakat miskin dan pekerja serta mendorong penerapan sistem pajak progresif bagi pemilik modal besar.
Wujudkan pendidikan dan kesehatan gratis, ilmiah, serta berkualitas, dengan menolak komersialisasi kampus dan pemangkasan anggaran layanan dasar publik.
Turunkan harga kebutuhan pokok dan naikkan upah buruh, dengan mengendalikan harga barang kebutuhan pokok serta memberikan jaminan upah layak bagi buruh.
Tetapkan bencana di Sumatra dan NTT sebagai bencana nasional, serta mempercepat mobilisasi bantuan nasional dan pemulihan bagi wilayah terdampak bencana.
Jamin dan penuhi hak-hak pekerja rumah tangga, dengan mendorong regulasi yang memberikan perlindungan hukum efektif, upah layak, dan jam kerja manusiawi bagi PRT.
Laksanakan demiliterisasi dan hentikan pembangunan batalyon, dengan menolak perluasan peran militer di ruang sipil serta menegaskan prinsip supremasi sipil.
Hentikan kriminalisasi aktivis dan bebaskan seluruh tahanan politik, dengan menolak kriminalisasi terhadap pejuang HAM, agraria, buruh, dan pihak yang menyampaikan ekspresi demokratis.
Sita seluruh aset koruptor, dengan menuntut koruptor dipenjara dan aset hasil kejahatan korupsi dirampas untuk dialokasikan bagi pendidikan, kesehatan, dan pemulihan bencana.
Daftar Tuntutan Demo 27 Agustus 2026 Menyoroti Ekonomi Rakyat
Sejumlah tuntutan tersebut berkaitan langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat. Harga kebutuhan pokok dan tingkat upah menjadi dua persoalan yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Ketika harga barang naik sementara pendapatan tidak bergerak seimbang, daya beli rumah tangga ikut tertekan. Karena itu, tuntutan pengendalian harga dan kenaikan upah ditempatkan sebagai salah satu agenda dalam aksi.
Persoalan pajak juga dikaitkan dengan kondisi masyarakat berpenghasilan rendah. Massa mendorong agar kebijakan perpajakan tidak semakin membebani kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas.***
