SERAYUNEWS – Menanggapi keluhan terkait turunnya alokasi dana desa, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bergerak cepat merespons aspirasi Kades Banyumas. Hal ini terungkap saat audiensi antara Pemprov Jateng dengan Paguyuban Kepala Desa “Satria Praja” Kabupaten Banyumas di Kantor Gubernur, Kamis (5/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, para kepala desa tidak hanya menyoroti soal anggaran, tetapi juga menyampaikan kendala teknis terkait Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) hingga polemik pemindahan lokasi Puskesmas Cilongok II.
Ketua Umum Satria Praja Banyumas, Saifuddin, blak-blakan menyebut kondisi keuangan desa saat ini sedang sulit. Pemangkasan dana desa yang cukup signifikan membuat pembangunan di tingkat akar rumput terhambat.
“Saat ini dana desa terjun bebas, praktis daerah harus berupaya keras membangun desa. Harapan kami, Bantuan Gubernur (BanGub) ini menjadi kunci. Paling tidak ada pemerataan di tiap-tiap desa,” tegas Saifuddin.
Merespons hal itu, Ahmad Luthfi langsung menginstruksikan Kepala Dispermasdesdukcapil Provinsi Jateng, Nadi Santoso, untuk menyisir data desa yang belum tersentuh bantuan. Ia meminta agar desa-desa tersebut diprioritaskan dalam anggaran perubahan.
“Untuk bantuan gubernur, tolong upayakan semua desa terakomodir. Jangan sampai kades yang sudah mati-matian berjuang malah terhalang anggaran,” instruksi Luthfi.
Isu kedua yang dibahas adalah tantangan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Banyak desa di Banyumas terkendala status tanah kas desa yang minim, regulasi yang membingungkan, hingga ketakutan para kades terjerat masalah hukum.
Menjawab keresahan ini, Gubernur memanggil Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jateng, Eddy Sulistyo Bramiyanto. Luthfi menegaskan bahwa KDMP adalah program nasional yang tidak boleh dikerjakan asal-asalan (elek-elekan).
“Bagi desa yang tidak punya lahan atau penduduknya sedikit, solusinya bisa digabung dengan desa lain. Harus disesuaikan dengan kemampuan desa, yang penting ada pendampingan agar tidak salah langkah,” ujar Luthfi.
Data Dinas Koperasi mencatat, saat ini terdapat 8.523 KDMP berbadan hukum di Jawa Tengah, dengan 74 persen di antaranya (6.230 unit) sudah beroperasi aktif mengelola modal total Rp34,1 miliar.
Terakhir, para kades juga mempertanyakan nasib relokasi Puskesmas Cilongok II. Sesuai penetapan awal per 19 September 2025, fasilitas kesehatan tersebut seharusnya dibangun di Desa Kasegeran. Namun, belakangan muncul keputusan Bupati yang memindahkannya ke lokasi lain.
Terkait hal ini, Gubernur Luthfi memerintahkan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas guna menelusuri alasan perubahan lokasi tersebut agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat
