SERAYUNEWS- Model desentralisasi dapur sekolah dinilai lebih aman, transparan, dan berdampak langsung pada ekonomi lokal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program MBG terus menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas gizi siswa di Indonesia.
Chairman Mubarok Institute, Fadhil As. Mubarok, menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada aspek keamanan pangan yang dikelola secara tepat.
Dalam pernyataan resminya, Senin (6/4/2026), tokoh yang akrab disapa Gus Fadhil itu menilai pendekatan desentralisasi melalui dapur sekolah menjadi solusi strategis untuk menjamin kualitas makanan bagi siswa.
Menurutnya, keamanan pangan harus dikontrol sejak awal melalui pengawasan Titik Kendali Kritis (Critical Control Point), mulai dari pengadaan bahan baku hingga proses penyajian.
Mubarok Institute mendorong pemerintah agar memprioritaskan pengelolaan makanan melalui kantin dan dapur sekolah yang berada di bawah koordinasi Komite Sekolah, dibandingkan menggunakan jasa katering skala besar.
Gus Fadhil menegaskan bahwa dapur sekolah memiliki keunggulan dari sisi teknis maupun moral. Keterlibatan langsung kepala sekolah, guru, dan wali murid menciptakan tanggung jawab yang lebih kuat terhadap kualitas makanan siswa.
“Pengelola dapur sekolah bukan sekadar penyedia jasa, tetapi juga bagian dari komunitas yang menjaga kesehatan anak-anak mereka sendiri. Akuntabilitasnya lebih tinggi dan lebih jujur,” ujarnya.
Konsep desentralisasi dapur sekolah menawarkan sejumlah manfaat strategis yang berdampak langsung pada kualitas program MBG, di antaranya:
1. Rantai Pasok Lokal Lebih Segar
Bahan pangan diperoleh dari petani dan pasar sekitar sekolah. Hal ini menjaga kesegaran bahan baku sekaligus mengurangi risiko pembusukan selama distribusi.
2. Minim Risiko Kontaminasi
Proses memasak yang dilakukan langsung di lokasi (on-site) mampu menekan potensi kontaminasi silang yang sering terjadi pada distribusi makanan jarak jauh.
3. Dorong Ekonomi Sirkular
Aliran anggaran negara langsung ke sekolah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi mikro di lingkungan sekitar, termasuk petani dan pelaku usaha lokal.
Gus Fadhil juga menyoroti keberhasilan model swakelola pangan di pesantren yang telah teruji selama puluhan tahun. Sistem pengawasan internal yang terintegrasi dinilai mampu menjaga kualitas makanan secara konsisten.
Menurutnya, konsep tersebut dapat diadaptasi oleh sekolah umum dengan dukungan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat serta pelatihan dari pemerintah daerah.
“Jika diterapkan dengan baik, sistem ini bisa menjadi standar baru keamanan pangan di dunia pendidikan Indonesia,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, Mubarok Institute meminta pemerintah pusat dan daerah untuk segera memberikan pendampingan teknis kepada komite sekolah.
Pendampingan tersebut meliputi:
– Penyusunan SOP kesehatan dan keamanan pangan
– Pelatihan pengelola dapur sekolah
– Pengawasan dan evaluasi secara berkala
Gus Fadhil menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar distribusi makanan, tetapi bagian dari strategi besar membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Keamanan pangan yang terjaga adalah fondasi penting dalam menciptakan generasi emas Indonesia yang sehat dan berkualitas,” pungkasnya.
