SERAYUNEWS — Puluhan driver ojek online (ojol) yang tergabung dalam aliansi ojol Kabupaten Cilacap menggelar aksi damai dan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap di Pendopo Kabupaten Cilacap, Rabu (20/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, para driver menyampaikan sembilan tuntutan kepada pemerintah daerah dan perusahaan aplikator. Aspirasi itu berkaitan dengan tarif, fasilitas umum, perlindungan sosial hingga sistem aplikasi yang dinilai memberatkan driver.
Koordinator aksi, Soni Failani, mengatakan para driver berharap ada kebijakan yang lebih berpihak kepada pekerja ojek online beserta keluarganya.
Menurutnya, kondisi driver di lapangan membutuhkan perhatian nyata, terutama terkait fasilitas kerja dan jaminan sosial.
“Kami ingin ada perhatian nyata terhadap kondisi driver ojol di lapangan,” ujar Soni.
Minta Shelter dan Parkir Gratis di Stasiun hingga RSUD
Dalam audiensi itu, Aliansi Ojol Cilacap meminta pemerintah menyediakan shelter dan kantong parkir khusus ojol di sejumlah fasilitas publik seperti terminal, stasiun, pusat perbelanjaan, hingga apartemen.
Mereka juga mengusulkan pembebasan atau keringanan tarif parkir bagi driver ojol di area Stasiun Cilacap dan RSUD saat mengantar penumpang maupun pesanan.
Selain itu, komunitas ojol juga meminta dukungan pengembangan ekonomi kreatif agar para driver memiliki peluang usaha tambahan di luar pekerjaan utama mereka.
Tak hanya soal fasilitas, para driver turut menyoroti sistem kerja perusahaan aplikator seperti Grab dan Gojek.
Mereka meminta Pemkab Cilacap memfasilitasi pertemuan dengan pihak aplikator untuk membahas tarif dan sejumlah fitur aplikasi yang dianggap memberatkan driver.
Menurut Soni, program seperti double order, tawar tarif beta, hingga sistem slot perlu dievaluasi kembali.
“Kami meminta pihak aplikator mengkaji ulang program-program yang dirasa memberatkan driver,” katanya.
Aliansi Ojol Cilacap juga mendesak pelaksanaan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 974.5/36 Tahun 2023 terkait tarif dasar angkutan sewa khusus.
Menanggapi tuntutan tersebut, Plt Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, memastikan pemerintah daerah akan menindaklanjuti sejumlah aspirasi driver ojol.
Salah satu langkah yang disiapkan ialah toleransi parkir gratis selama 25 menit bagi driver ojol di area RSUD.
“Untuk RSUD nanti akan kami koordinasikan dengan direktur serta Bapenda,” ujar Ammy.
Pemkab Cilacap juga berencana menyurati pihak aplikator terkait persoalan tarif dan sistem double order. Pembahasan lanjutan nantinya akan difasilitasi melalui Dinas Perhubungan.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan menyiapkan aturan turunan berupa peraturan bupati terkait pelaksanaan tarif dasar angkutan sewa khusus sesuai keputusan gubernur.
Terkait usulan BPJS gratis bagi keluarga driver ojol tidak mampu, Pemkab Cilacap meminta pengajuan dilakukan melalui Dinas Sosial agar masuk ke dalam data masyarakat miskin penerima bantuan.
Ammy menegaskan bantuan sosial tetap diprioritaskan untuk masyarakat kurang mampu yang memenuhi persyaratan administrasi.
“Kami prioritaskan masyarakat miskin. Silakan driver ojol yang memenuhi syarat mengurus dokumen lalu diajukan ke Dinas Sosial,” tegasnya.
Sementara itu, usulan pembangunan shelter dan fasilitas lain akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah serta kewenangan pemerintah daerah.
