JAKARTA, SERAYUNEWS– Gagasan ekonomi nasional yang berpijak pada kemandirian dan pemerataan kembali mengemuka dalam peluncuran buku Soemitro Djojohadikusumo, Anti Penjajahan: Pergolakan Pemikiran Ekonomi Politik Indonesia di Kantor Pusat Radio Republik Indonesia (RRI), Jakarta Pusat, Selasa (4/8/2026). Peluncuran buku yang dirangkai dengan Simposium Nasional ini menjadi ruang diskusi mengenai relevansi pemikiran Soemitro Djojohadikusumo dalam menjawab tantangan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Nusantara Centre bekerja sama dengan Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia. Buku ini ditulis oleh Agus Rizal dan Dedi Setiadi, dua akademisi yang juga berkiprah sebagai peneliti dan dosen.
Simposium menghadirkan Prof. Didin S. Damanhuri, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, kedua penulis buku, serta Chairman Ethos Group Mukit Hendrayatno sebagai sponsor utama penyelenggaraan acara. Diskusi membedah konsep Sumitronomics, yakni gagasan ekonomi khas Soemitro Djojohadikusumo yang dinilai masih relevan sebagai fondasi transformasi kebijakan ekonomi nasional.
Acara dibuka melalui keynote speech Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Dalam paparannya, Ferry menegaskan pemerintah terus berupaya mewujudkan cita-cita ekonomi yang berlandaskan pemerataan sebagaimana amanat konstitusi.
“Negara masih berupaya untuk mewujudkan cita-cita ekonomi yang berbasis pemerataan. Program Presiden Prabowo Subianto seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) adalah bagian dari upaya negara mewujudkan pemerataan. Perintah Presiden Prabowo, produk-produk bersubsidi seperti minyak goreng hingga pupuk harus didistribusikan melalui Koperasi Desa Merah Putih,” ujar Ferry.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB menilai implementasi Pasal 33 UUD 1945 belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Menurutnya, Indonesia menghadapi tantangan panjang akibat warisan otoritarianisme pada era Orde Baru dan menguatnya oligarki ekonomi pada masa reformasi.
“Membangun ekonomi berbasis asing memang lebih mudah. Namun teori trickle-down effect terbukti tidak mampu membawa negara berkembang mencapai kesejahteraan yang merata. Hingga kini tidak ada negara berkembang yang benar-benar berhasil dengan model neoliberalisme,” katanya.
Sementara itu, Mukit Hendrayatno menekankan pentingnya peran negara dalam membangun ekosistem kewirausahaan nasional. Menurutnya, generasi muda harus didorong menjadi pelaku utama ekonomi patriotik melalui dukungan pembiayaan yang nyata.
“Entrepreneurship harus didorong kepada generasi muda dan negara wajib hadir di sana. Permodalan seharusnya dikawal agar benar-benar sampai kepada masyarakat yang ingin berwirausaha. Sayangnya, pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Presiden Prabowo harus menjadi anchor bagi ekonomi yang ditumbuhkan oleh masyarakat melalui semangat ekonomi patriotik,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi, tokoh pers nasional Bambang Harymurti juga menyoroti pentingnya ruang kritik dalam mengawal pembangunan ekonomi nasional. Menurutnya, setiap kebijakan strategis pemerintah harus terbuka terhadap masukan publik agar implementasinya semakin tepat sasaran dan terhindar dari praktik rente maupun korupsi.
“Banyak pembangunan ekonomi di Indonesia yang sering dihambat oleh praktik-praktik rente dan korupsi. Karena itu, Pak Presiden Prabowo jangan menyebut kami yang suka mengkritik sebagai londo ireng. Kritik bukan untuk menjatuhkan pemerintah, tetapi untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan,” ujar Bambang.
Ia kemudian mengisahkan pengalamannya sebagai wartawan Majalah Tempo sejak 1982. Saat masih menjadi reporter, Bambang mengaku pernah mengkritisi program pembangunan Sekolah Dasar Instruksi Presiden (SD Inpres) pada era Presiden Soeharto. Saat itu, sejumlah sekolah dinilai dibangun di lokasi yang kurang tepat, seperti di dekat area pemakaman maupun di pinggir persawahan.
“Situasinya mirip dengan berbagai kritik terhadap program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) saat ini. Namun Presiden Soeharto tetap konsisten menjalankan program SD Inpres meskipun mendapat kritik dari media,” katanya.
Menurut Bambang, waktu membuktikan bahwa program SD Inpres justru menjadi salah satu kebijakan pembangunan paling berhasil dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ia menyebut hasil penelitian mengenai dampak SD Inpres bahkan mengantarkan penelitinya meraih Hadiah Nobel Ekonomi.
“Itulah fungsi kritik. Kritik bukan untuk menghentikan pembangunan, melainkan memastikan sebuah program menjadi lebih baik dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegasnya.
Melalui peluncuran buku dan simposium nasional tersebut, para pembicara berharap pemikiran Soemitro Djojohadikusumo tidak hanya menjadi kajian akademik, tetapi juga menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih berdaulat, berkeadilan, dan berorientasi pada penguatan ekonomi rakyat menuju Indonesia Emas 2045.
