SERAYUNEWS-Masalah data kemiskinan terus menjadi hal yang tak pernah kunjung usai, untuk itu Pemerintah Kabupaten Banjarnegara akan melakukan langkah strategis dalam memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.
Untuk itu, bupati akan menugaskan ASN untuk validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), keterlibatan ASN ini untuk penguatan validasi data di lapangan sebagai satu upaya untuk meminimalisir kekeliruan administratif.
Bupati Banjarnegara dr Amalia Desiana mengatakan, nantinya para ASN yang diterjunkan sebagai tim verifikator melakukan deteksi di lapangan, sebab tantangan penanganan masalah kemiskinan tidak bisa diselesaikan jika pemerintah hanya mengandalkan modal sosial tanpa dukungan data yang akurat.
“Tujuannya jelas, agar bantuan di Kabupaten Banjarnegara benar-benar tepat sasaran. Jika kita hanya mengandalkan penguatan modal sosial saja, prosesnya tidak akan cepat. Kita butuh aksi nyata di lapangan,” kata Bupati, Kamis (29/1/2026).
Dikatakannya, langkah ini ditempuh karena adanya temuan di lapangan, di mana penerima bantuan justru merupakan pihak yang secara ekonomi dianggap mampu, seperti memiliki kendaraan bermotor.
“Kemarin sudah di review, ada yang mengaku miskin tapi ternyata memiliki kendaraan. Hal-hal seperti ini yang harus kita tertibkan agar rasa keadilan di masyarakat terjaga,” katanya.
Plt Kepala Dinsos PPPA Banjarnegara, Sila Satriana, menjelaskan bahwa validasi ini akan melibatkan personel yang terdiri dari unsur ASN dan non-ASN di lingkungan Pemkab Banjarnegara.
Sila Satriana menekankan bahwa verifikasi ini merupakan perintah langsung untuk memastikan keadilan bagi masyarakat miskin.
“Kita mengerahkan segenap kekuatan aparatur, termasuk bapak/ibu kepala sekolah sebagai manajer di wilayahnya masing-masing. Kita perlu menyamakan persepsi dan jadwal agar validasi ini berjalan serentak dan akurat,” katanya.
Petugas verifikasi akan melakukan pengecekan langsung ke rumah-rumah warga (door-to-door) untuk melihat kondisi riil di lapangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari “modus-modus” administratif yang seringkali membuat data kemiskinan menjadi tidak valid.Menuju Data Tunggal yang Akurat.
Program ini juga merupakan upaya Pemkab Banjarnegara dalam menciptakan data tunggal yang solid. Dengan data yang tervalidasi, diharapkan tidak ada lagi keluhan dari masyarakat terkait warga mampu yang mendapat bantuan, sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru terlewatkan.
Bupati juga berpesan kepada para petugas agar menjalankan tugas dengan hati nurani. “Saya ingin ini tidak hanya sekadar cepat, tapi memang benar-benar tepat. Jangan sampai ada orang yang benar-benar lapar atau sakit di luar sana tidak terdata hanya karena kesalahan administrasi,” katanya.
Kegiatan verifikasi lapangan ini dijadwalkan akan dimulai segera setelah sosialisasi selesai, dengan target pembersihan data yang signifikan pada bulan-bulan mendatang untuk menurunkan angka kemiskinan dan stunting di Kabupaten Banjarnegara.
