SERAYUNEWS – Menjelang Senin, 25 Agustus 2025, jagat media sosial diramaikan dengan seruan demo besar di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Apakah jadi?
Isu yang diangkat bukan main-main: publik diajak mendesak Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan dekrit pembubaran DPR.
Narasi ini pertama kali menyebar lewat unggahan di platform X (dulu Twitter) dan pesan berantai WhatsApp.
Beberapa akun menulis dengan nada emosional, bahkan memberi arahan teknis agar peserta aksi membawa pelindung kepala dari plastik atau polybag sebagai antisipasi jika ada gas air mata.
Salah satu akun yang ramai dibicarakan adalah @Heraloebss yang menuliskan, “Sentimen publik terhadap DPR memuncak, netizen serukan Demo Bubarkan DPR!!!”.
Unggahan lain, misalnya dari @NenkMonica, menyebut aksi itu bakal diikuti mahasiswa, buruh, hingga masyarakat umum. Pertanyaannya, apakah demo 25 Agustus benar-benar akan terjadi?
Ajakan ini berawal dari kekecewaan publik terhadap DPR, terutama isu seputar gaji dan tunjangan wakil rakyat.
Kekecewaan itu meluas hingga memicu seruan viral di media sosial. Dengan cepat, ajakan ini menular ke berbagai kanal, dari X hingga grup WhatsApp.
Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada organisasi resmi, baik dari aliansi mahasiswa, serikat buruh, maupun kelompok masyarakat sipil, yang mengonfirmasi rencana aksi tersebut.
Kenyataannya, belum ada satu pun pihak yang menyatakan siap mengorganisir demo 25 Agustus.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), yang kerap menjadi motor aksi besar, bahkan membantah terlibat. Mereka memastikan aksi buruh akan digelar pada 28 Agustus 2025, bukan 25 Agustus.
KSPI menamai aksi itu dengan sebutan “HOSTUM” atau Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah.
Buruh menuntut kenaikan upah minimum sebesar 8,5–10,5 persen serta penghapusan sistem outsourcing.
Aksi akan dilakukan serentak di berbagai kota, termasuk Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar.
Dengan fakta ini, ajakan demo 25 Agustus tampak lebih seperti seruan liar tanpa landasan organisasi yang jelas.
Bila aksi buruh pada 28 Agustus benar-benar berlangsung, fokusnya akan berbeda dari seruan viral 25 Agustus.
Buruh akan menyuarakan aspirasi soal kesejahteraan pekerja, bukan pembubaran DPR. Agenda buruh itu sudah terkonfirmasi dan bahkan mendapat respon dari pihak DPR.
Ketua DPR, misalnya, menyatakan bahwa pintu parlemen selalu terbuka untuk menerima aspirasi, meski tetap ada prosedur yang harus dilalui.
Selain di Jakarta, sempat muncul wacana demo di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang juga dijadwalkan pada 25 Agustus.
Isunya adalah pemakzulan Bupati Pati, Sudewo. Namun, rencana ini mendadak batal setelah Ahmad Husein, inisiator aksi, menarik diri.
Melalui akun TikTok pribadinya, ia menyatakan tak lagi menuntut pemakzulan. Bahkan, video pertemuannya dengan Sudewo viral di internet.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang sebelumnya aktif berdemonstrasi juga menegaskan tidak menginisiasi aksi jilid 2.
Dengan begitu, agenda demo di Pati pada 25 Agustus dipastikan tidak berlangsung.
Riuhnya seruan ini membuat publik terbelah. Ada yang percaya aksi bakal terjadi, ada pula yang skeptis.
Pihak kepolisian pun meminta masyarakat tetap waspada terhadap ajakan-ajakan di media sosial yang belum tentu benar.
Bagi Anda yang kerap melintas di kawasan Senayan, sebaiknya memantau perkembangan terbaru.
Jika pun tidak ada aksi besar, potensi kerumunan tetap bisa terjadi akibat isu yang viral.
Seruan demo DPR 25 Agustus 2025 memang viral, tetapi hingga kini belum ada organisasi resmi yang mengaku sebagai penggagas.
Aksi buruh yang terkonfirmasi justru akan digelar pada 28 Agustus dengan tuntutan soal upah dan sistem kerja.
Sementara itu, rencana demo Pati jilid 2 juga dipastikan batal setelah inisiatornya mundur.
Dengan demikian, publik perlu lebih berhati-hati dalam menanggapi ajakan di media sosial, mengingat banyak isu bisa melebar tanpa dasar yang jelas.***
