SERAYUNEWS– Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bakal meminta penjelasan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, terkait sejumlah permasalahan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2023.
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, permasalahan sistem zonasi pelaksanaan sistem seleksi PPDB, tidak menemui titik terang. Hal itu banyak dikeluhkan oleh orang tua siswa. Menurutnya, masalah ini harus diselesaikan bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Menurut Syaiful Huda, pihaknya ingin mendapatkan penjelasan secara detail dari Kemendikbudristek. “Saya sih merasa sebenarnya kalau Kemendikbud dengan satgas PPDB-nya efektif bekerja di lapangan, memitigasi berbagai persoalan, saya merasa sebenarnya masalahnya bisa diurai,” ujarnya.
Dia menyebutkan, penerapan sistem PPDB yang sudah berjalan selama lima tahun, semestinya dapat berjalan dengan lancar dan terus dievaluasi. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyinggung pemalsuan alamat di sistem PPDB wilayah Bogor yang diungkap Wali Kota Bogor Bima Arya.
Lebih lanjut dijelaskan, Satgas PPDB setahu Syaiful Huda sudah dibentuk sejak 2018. Kegiatan itu merupakan hasil nota kesepahaman antara Kemendikbud dengan Kemendagri. “Peristiwa Kang Bima Bogor, adanya modus pembuatan domisili baru, itu bayangan saya tidak perlu terjadi di 2023,” imbuh dia.
Menurut Syaiful Huda, jika Satgas PPDB sejak dari awal melakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan, tentu tidak ditemukan fenomena pembuatan domisili baru. Jadi, pihaknya bakal meminta penjelasan dari Kemendikbud terkait hal itu. Dia meminta Menteri Nadiem Makarim menjadi Ketua Satgas PPDB itu sendiri.
“Kita akan minta penjelasan dari Kemendikbud, opini mereka seperti apa. Saya berdiri pada posisi akan minta minta dilakukan revisi perbaikan-perbaikan terhadap lubang-lubang sistem PPDB,” kata Syaiful Huda dikutip serayunews.com dari laman dpr.go.id, Kamis (13/7/2023).
Pihaknya merekomendasikan Satgas PPDB mengambil peran cepat dan efektif. Maka dari itu, dia minta Menteri Nadiem Makarim langsung memimpin Satgas PPDB. Pihaknya telah mengundang Menteri Nadiem Makarim, namun yang bersangkutan sedang cuti. “Jadinya hanya eselon I yang kita undang,” ujarnya.
