SERAYUNEWS— Pepatah tua anget-anget tahi ayam sepertinya pas ditujukan pada partai-partai yang sebelumnya lantang menyuarakan hak angket. Tiba-tiba menjadi loyo, asyik kasak kusuk masyuk demi kepentingan partainya.
Hak angket DPR bisa bergulir jika paling sedikit 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi mengusulkan.
Salain itu, pengusulan hak angket harus disertai dokumen yang memuat soal materi kebijakan atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki serta alasan penyelidikan.
Tiga anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, PKB, dan PKS sudah mengusulkan pengguliran hak angket kecurangan Pemilu 2024. Namun, usulan tersebut tidak mendapat respons pimpinan DPR pada Rapat Paripurna ke-13, pembukaan masa sidang IV 2023-2024.
Banyak pihak memperkirakan PDIP akan agresif. Ternyata justru partai ini terlihat tidak tegas. Pimpinan Fraksi PDIP di DPR dengan ketua Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, tak hadir dalam Rapat Paripurna kemarin.
Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani juga absen karena tengah kunjungan kerja di Paris, Prancis. Puan hanya menitipkan pidato pembukaan Rapat Paripurna DPR ke-13.
Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tak ikut interupsi mengajukan hak angket. Padahal media partai ini pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar-Mahfud.
Partai Nasdem walau tidak interupsi tetap konsisten mendukung hak angket. Interupsi dari anggota dewan dari Fraksi PDIP, PKB, dan PKS dalam rapat paripurna menurut Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari telah mewakili sikap Nasdem.
Ia menjelaskan mekanisme pengajuan hak angket bukan melalui interupsi di rapat paripurna.
“Saat ini pimpinan fraksi tengah mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan sebagai syarat pengajuan hak angket termasuk mengumpulkan tanda tangan para anggota fraksi,” kata Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari (6/3/2024).
Sementara itu, anggota DPR Fraksi PPP, Syaifullah Tamliha, mengatakan partainya hingga saat ini belum tertarik untuk mengajukan hak angket. Menurutnya, kebanyakan anggota parlemen dari PPP masih mengurusi proses penghitungan suara pemilihan legislatif di daerahnya masing-masing.
“Sampai saat ini hampir seluruh anggota FPPP masih berada di dapil utk mengawal suara PPP,” ujar Syaifullah.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi PPP DPR, Achmad Baidowi alias Awiek, menyatakan pihaknya akan gelar rapat fraksi terlebih dahulu sebelum menentukan sikap terkait hak angket. Menurutnya, rapat fraksi tersebut berlangsung dalam waktu dekat.
“Kemungkinan nanti siang atau besok [rapat fraksi], karena saya monitor anggota fraksi masih banyak di dapil, banyak yang izin hari ini. Besok mungkin akan rapat,” jelas Awiek (5/3/2024).
Padahal sebelumnya, menurut Mahfud MD, bukan hanya Megawati yang semangat dan menyetujui hak angket, tetapi juga Plt Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono. Hal ini Mahfud sampaikan di kanal Youtube Bachtiar Nasir (7/3/2024).
Terhadap dinamika tersebut, peneliti Senior BRIN, Lili Romli pesimistis hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024 bisa terwujud di DPR. Padahal, kata dia, konsistensi para elite terhadap hak angket mempertaruhkan banyak kepercayaan publik.
“Hanya wacana dan gimik saja, publik menjadi kecewa. Padahal wacana hak angket tersebut berasal dari kader parpol, kemudian mendapat dukungan publik,” kata Lili (6/3/2024).
Kasak-kusuk partai politik ini jelas berdampak buruk terhadap persepsi masyarakat. Salah satunya menjadikan rakyat makin tidak percaya terhadap partai politik.*** (O Gozali)
