SERAYUNEWS-Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menetapkan lima isu strategis dalam pembangunan daerah yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Hal ini sesuai dengan target dan saran pemerintah dalam Musyawaran Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Banjarnegara.
Lima isu strategis yang menjadi fokus pada Musrenbang tersebut di antaranya, peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik, pemerataan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, degradasi lingkungan hidup serta tata kelola dan akuntabilitas pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Banjarnegara Anas Hidayat mengatakan, pada dasarnya DPRD Banjarnegara mendukung sepenuhnya apa yang sudah menjadi program pemerintah. Tentu saja hal itu sejalan dengan apa yang sudah menjadi visi misi Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara.
Dalam melaksanakan visi misinya, tentu saja membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Butuh kebijakan yang strategis demi tercapainya visi misi Bupati dan Wakil Bupati. Tak hanya itu, dalam pelaksanaanya, tentu saja harus ada sinkronisasi program antara pemerintah daerah, provinsi dan pusat.
“Untuk penyelarasan ini butuh waktu, dan tentu saja akan banyak waktu terbuang. Bahkan ada beberapa anggaran yang sudah diploting harus revisi karena adanya kebijakan dan program dari pemerintah pusat maupun provinsi yang harus didukung,” katanya.
Meski begitu, sinkronisasi program ini juga harus selaras dengan visi misi bupati Banjarnegara. Terlebih dengan kondisi anggaran Kabupaten Banjarnegara yang minimalis, sehingga pemerintah daerah harus fokus dan optimalisasi yang harus menjadi prioritas utama. Dengan begitu, hasilnya dapat terlihat dan dapat dirasakan oleh masyarakat secara umum.
“Pemerintah daerah sudah menetapkan lima program unggulan atau titik fokus pembangunan, dan DPRD sepenuhnya mendukung. Namun, kalau tidak bisa dilakukan, maka kami akan mendorong untuk memilih atau memfokuskan para program yang paling mendesak, sehingga bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat,” katanya.
Untuk itu, sesuai dengan fungsi dan tugasnya, DPRD Banjarnegara tentu akan melakukan pengawasan terhadap anggaran apa yang sudah menjadi kebijakan eksekutif di lapangan. “Kita akan bareng-bareng mengawasi di lapangan. Bagaimanapun, salah satu tugas dari parlemen ini kan tidak hanya ngomong, tetapi juga pengawasan dan efisiensi anggaran,” katanya.
Menurutnya, dukungan parlemen terhadap kebijakan eksekutif ini juga dari sisi anggaran. Hal ini dibuktikan dengan efisiensi anggaran DPRD Banjarnegara yang mencapai 50 persen. “Kami juga melakukan efisiensi, kami sudah menyerahkan pada eksekutif untuk dikelola dan mendukung program pemerintah,” ujarnya.
Dengan begitu, DPRD Kabupaten Banjarnegara tentu akan melakukan pengawasan secara ketat dalam pelaksanaan program. Sehingga, anggaran efisiensi ini dapat mendukung program pemerintah yang benar-benar berpihak pada rakyat.
“Dukungan pada pemerintah pasti, tetapi kami mengingatkan agar efisiensi anggaran harus benar-benar dapat dimaksimalkan, program-program harus berpihak pada rakyat. Kita juga akan melakukan pengawasan, sehingga pelaksanaan dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat umum,” ujarnya.
