SERAYUNEWS-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara menggelar rapat paripurna dengan agenda penyerahan pokok-pokok pikiran (pokir) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara. Penyerahan tersebut dilakukan di ruang siding Paripurna DPRD Banjarnegara, Rabu (19/3/2025).
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Banjarnegara Marno, dihadiri oleh pimpinan DPRD, pejabat pemerintah dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara, termasuk jajaran OPD di pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
Wakil Ketua DPRD Banjarnegara Marno mengatakan bahwa hasil penyusunan pokir ini akan ditetapkan dalam keputusan DPRD. Kemudian, diserahkan kepada Bupati sebagai saran dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta perencanaan APBD tahun 2026.
Dalam rapat tersebut, masing-masing komisi DPRD menyampaikan usulan program/kegiatan yang telah diinput dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pimpinan DPRD juga mengapresiasi kerja seluruh anggota DPRD dalam menyusun pokir ini dan berharap usulan tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, pokir DPRD merupakan hasil kajian permasalahan ppembangunan daerah berdasarkan berbagai risalah rapat hingga penyerapan aspirasi melalui reses. Sehingga ini akan menjadi sasaran prioritas dalam Pembangunan daerah tahun 2026.
Adapun beberapa pokok pikiran DPRD yang disampaikan pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara di antaranya tentang peningkatan SDM. Hal ini menjadi sangat penting untuk dilakukan, sebab rendahnya SDM menjadi satu penyebab dari kemiskinan dan pengangguran. Apalagi IPM Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 sebesar 69,62 persen atau masih dibawah rata-rata Provinisi Jateng.
Selain itu, harus dilakukan penguatan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan melakukan beberapa terobosan seperti, pengembangan wisata berbasis kerakyatan, meningkatkan skala promosi dan investasi. Lalu, memperluas akses dan jaringan UMKM, meningkatkan penanganan tanaman pangan, serta sektor pertanian lain mulai dari masalah panen, penanganan pasca panen, dan lainnya, termasuk di dalamnya mengembangkan insudtri kreatif dan adanya ruang dalam pengembangan pariwisata.
“Tentu saja masalah infrastruktur menjadi penting sebagai penunjang konektivitas dan sarana dalam mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas, meningkatkan kualitas jalan khususnya pada jalur strategis ekonomi dan sosial, serta peningkatan infrastruktur lainnya,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara Agus Djunaedi mengatakan bahwa masalah tata kelola pemerintahan yang baik juga ikut masuk dalam pokok pikiran DPRD yang diajukan ke pemerintah. Hal itu sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan publik, termasuk di dalamnya adanya peningkatan literasi digital masyarakat, serta evaluasi kelembagaan yang harus mendapatkan perhatian pemerintah.
“Target lain yang harus dilakukan adalah upaya untuk terus menekan jumlah penduduk miskin di Banjarnegara. Jumlah penduduk miskin di Banjarnegara turun pada tahun 2023, dari 138,99 ribu jiwa menjadi 137,68 ribu jiwa, sehingga ada penurunan penduduk miskin dari 14,90 persen menjadi 14,71 persen,” katanya.
Dikatakannya, pengentasan kemiskinan yang terjadi dapat dilakukan dengan beberapa cara, termasuk dengan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru, memperkuat kelembagaan kesejahteraan sosial, dan peningkatkan peran para pemangku kepentingan dalam program pengentasan kemiskinan.
“Kondisivitas wilayah menjadi penting, dan ini semua membutuhkan peran serta masyarakat. Khususnya, dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pemerintah juga harus fokus dalam penanganan serta pemulihan psikologi bagi korban bencana yang ada di Banjarnegara,” katanya.
