SEMARANG – Ketua DPRD Jateng Sumanto mengatakan Penjabat (Pj) Gubernur pengganti Ganjar Pranowo nantinya memiliki sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus dituntaskan. Ia menyebut persoalan infrastruktur, pendidikan, kemiskinan, hingga stunting perlu menjadi prioritas.
Sumanto menjelaskan, menurut survey, persoalan infrastruktur menjadi hal paling urgent dan merupakan kebutuhan masyarakat yang perlu segera diselesaikan. Karena itu ia berharap bidang tersebut menjadi prioritas.
“Infrastruktur penting untuk didahulukan karena berkaitan dengan anggaran juga. Kalau anggaran tercukupi kita bangun semuanya, ini harus diprioritaskan,” katanya, Sabtu (19/8/2023).
Selain infrastruktur, politisi PDI Perjuangan tersebut juga menyoroti permasalahan pendidikan. Menurutnya, persoalan pendidikan yang kerap menjadi keluhan masyarakat adalah penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sistem zonasi menimbulkan masalah karena masih ada beberapa kecamatan yang masuk dalam area blank spot sekolah. Artinya, tidak ada SMA maupun SMK Negeri maupun Swasta di wilayah kecamatan tersebut.
Sumanto mengungkapkan, hingga saat ini masih ada 17 titik blank spot terkait ketersediaan SMA/SMK negeri maupun swasta di seluruh Jawa Tengah.
“DPRD Jateng mendorong pembangunan SMA maupun SMK pada titik-titik blank spot ini untuk mengakomodir siswa lulusan SMP di daerah tersebut,” ujar Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jateng ini.
Menurut Sumanto, upaya mendirikan SMA maupun SMK negeri pada titik blank spot bukanlah perkara mudah. Sebab pihak terkait perlu mempersiapkan sarana prasarana maupun SDM seperti guru yang mengajar.
Sumanto menambahkan, PR lain yang perlu diselesaikan Pj Gubernur Jateng nanti adalah masalah kemiskinan dan stunting. Politisi asal Kabupaten Karanganyar tersebut mengatakan, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu ajaran Bung Karno.
“Bung Karno mengajarkan kita harus menambah tenaga kaum Marhaen atau kaum miskin. Dalam Pasal 34 UUD 1945 juga disebutkan fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara,” ungkapnya.
Menurutnya angka kemiskinan di Jateng saat ini masih cukup tinggi, yakni sekitar 10 persen. Meskipun jika dibandingkan tahun sebelumnya sudah ada penurunan.
Sementara persoalan stunting terkait dengan kesehatan ibu dan anak serta kesiapan Indonesia menghadapi bonus demografi. Terlebih PDI Perjuangan, partai tempatnya bernaung menargetkan angka stunting 0 persen pada tahun 2024 nanti.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, jumlah penduduk miskin Jateng menurun meski belum signifikan. Pada Maret 2023 tercatat 3,79 juta penduduk miskin (10,77 persen) di Jateng. Sedangkan pada September 2022 jumlahnya mencapai 3,86 juta orang (10,98 persen). Jumlah penduduk miskin Jateng menurun sebanyak 66,7 ribu orang pada periode Maret 2023 dibanding September 2022.
Masih menurut BPS, tingkat kemiskinan di perkotaan Jateng sekitar 9,78 persen dan tingkat kemiskinan di perdesaan sekitar 11,8 persen.
Sementara itu, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, angka stunting di Jawa Tengah masih di angka 20,8 persen. Angka tersebut tidak jauh dari rata-rata nasional 2022 sebesar 21,6 persen.
DPRD Jateng telah mengusulkan tiga nama calon Pj Gubernur Jawa Tengah yang akan menggantikan Ganjar Pranowo. Ganjar sendiri akan habis masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah pada 5 September 2023.
Ketiga nama calon Pj Gubernur Jawa Tengah tersebut adalah Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, Kepala Badan Diklat Kejagung RI Tony Tribagus Spontana, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno.
Usulan 3 nama itu merupakan hasil dari rapat gabungan seluruh pimpinan DPRD Jateng dan Ketua Fraksi. DPRD Jateng telah mengirimkan ketiga nama calon Pj Gubernur Jawa Tengah itu ke Kemendagri. Pemilihan 3 nama itu berdasarkan atas kapabilitas mereka yang dianggap mampu meneruskan program Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Selanjutnya, Presiden Jokowi akan memilih nama Pj Gubernur berdasarkan usulan dari DPRD Jateng dan Kemendagri.
“Kita kan paham regulasi. Kewenangan kita mengusulkan, bisa dipilih bisa tidak. Harapannya usulan kita dipilih, tapi kalau tidak, Pj Gubernur harus memenuhi kriteria yang mampu membawa Jateng kondusif,” ungkapnya.
Sumanto juga berharap Pj Gubernur Jateng bisa bekerjasama dengan DPRD dan 35 Bupati/Walikota di Jawa Tengah. Sebab Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat yang ada di daerah.
“Kami berharap bisa koordinasi untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan stunting. Meski kemarin karena ada Covid-19 yang membuat beberapa hal tak sesuai target, namun akhir-akhir ini track nya sudah bagus. Ada penurunan angka kemiskinan di Wonogiri, Karanganyar. Nanti perlu kita genjot lagi supaya mendekati angka kesempurnaan,” paparnya.
