Purbalingga, serayunews.com
Wakil ketua DPRD Purbalingga, Adi Yuwono menyampaikan bahwa dia sudah berkoordinasi dengan para pimpinan. Disaat Pandemi seperti ini, pihaknya harus lebih fokus dalam menjalankan peran dan fungsinya. Jangan sampai, ada penyalahgunaan anggaran yang menguntungkan segelintir orang, namun merugikan banyak pihak.
“Jangan sampai kondisi Pandemi seperti sekarang ini lalu meninggalkan fungsi dewan, yaitu pengawasan. Bersama para pimpinan kita akan melaksanakan pengawasan,” kata Ketua DPC Partai Gerindra itu.
Disampaikan, bahwa untuk Dindikbud mendapat DAK hampir Rp 10 Miliar. Diantaranya adalah untuk pengadaan peralatan TIK sekolah dasar (SD), dan pengadaan peralatan media pendidikan SD. Saat ini, proyek tersebut sudah terlelang.
“Kita lakukan pengawasan lebih awal, jadi sebagai langkah antisipasi. Jadi tidak sampai terulang ada okum yang tanda kutip bermain, seperti masalah pengadaan LKS,” katanya.
Adi Yuwono menambahkan, ada informasi yang sampai kepadanya, bahwa terdapat kejanggalan pada pengelolaan anggaran DAK ini. Pasalnya, pemenang lelang itu sama seperti pada proyek pengadaan LKS beberapa bulan lalu.
“Untuk proses pelelangan ada di ranah LPSE, kita paling nanti sidak bagaimana speknya sesuai atau tidak, bagaimana pendistribusiannya berapa sekolah yang mendapat, dsb,” kata dia.
Terpisah, sekretaris Dindikbud Purbalingga M Agustinus Indradi, membenarkan bahwa ditahun 2021 Dindik mendapatkan DAK. Dana tersebut digunakan untuk pengadaan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan media pendidikan.
“Iya keliatannya kalau itu (Terkait DAK, red) sudah final, tinggal pelaksanaan, tinggal nunggu SPK ini,” kata Agustinus.
Diketahui, untuk DAK tersebut secara rinci digunakan untuk pengadaan peralatan TIK ada 13 kegiatan. Tiap kegiatan bernilai Tp 220.000.000 sedangkan untuk Media pembelajaran ada 50 item, masing-masing bernilai Rp 45 juta. Sehingga total ada Rp 5.110.000.000,-
Diberitakan sebelumnya, saat Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK) bersama para Pimpinan Organisasi Perangkat daerah (OPD), Bupati telah mengintruksikan. Agar OPD yang mendapatkan DAK, untuk segera memulai prosesnya. Sehingga tidak mengulur waktu, yang berdampak pada gagalnya penyerapan anggaran.
“Selain proyek kegiatan yang bersumber dari APBD, juga bersumber dari DAK. Purbalingga cukup besar nominalnya, puluhan miliaran,” ujarnya.
