Ganjar mengatakan hal itu usai menerima Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Bobby Hamzar Rafinus, di Rumah Dinas Puri Gedeh, Semarang, Jumat (28/5/2021).
“Satu yang penting adalah kabupaten/kota harus meningkatkan pelayanan publik. Komitmennya mesti dilaksanakan. ASN dan kepala daerah seperti saya ini kan yang bayar rakyat, kalau kami melaksanakan (pelayanan) buruk ya ORI harus bertindak. Kita dukung penuh ORI,” katanya.
Ganjar menjelaskan dalam pertemuan yang berlangsung cukup lama tersebut banyak diskusi yang dilakukan, termasuk koreksi-koreksi terkait pelayanan publik dari ORI untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Bagi Ganjar, pelayanan publik wajib hukumnya bagi pejabat publik, ASN, maupun kepala daerah. Untuk itu, semua harus taat dengan aturan dan memiliki inovasi-inovasi.
“Maka tadi saya usulkan ada OTT pelayanan publik. Jadi semua yang _ngeyel_ dan _ndableg_ itu ditangkap sama ORI. Penangkapannya itu tentu tidak seperti OTT KPK, artinya ORI bisa datang, memeriksa, dan mengevaluasi karena punya hak,” ujar Ganjar.
Ia juga berpesan kepada kepala daerah dan seluruh ASN di Jawa Tengah untuk tidak takut dengan hal itu. Keberadaan ORI dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan jaminan dan perbaikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.
“Teman-teman tidak usah takut, kalau kita diskusikan itu bisa untuk memperbaiki. Umpama, layanan jangan manual terus maka saya bilang gunakan medsos (media sosial) untuk melayani publik bukan untuk hoaks sehingga pelayanan bisa lebih cepat. Ini cara yang bisa dipakai untuk melakukan itu,” katanya.
Lebih lanjut, Wakil Ombudsman Republik Indonesia, Bobby Hamzar Rafinus, mengatakan apa yang disampaikan Ganjar terkait OTT pelayanan publik tersebut merupakan salah satu ide yang bagus. Inovasi itu ke depan akan dibahas lebih lanjut pada tingkat pimpinan di ORI.
“Ada beberapa ide dari gubernur, istilah beliau itu OTT pelayanan publik. Kami akan bahas dengan pimpinan karena memang sebagai pimpinan baru kami sedang mengembangkan inovasi-inovasi. Laporan masyarakat semakin hari semakin banyak dan dituntut untuk cepat penyelesainnya,” kata Bobby.
Adapun terkait upaya penyelesaian laporan masyarakat, ORI sendiri sudah banyak melakukan inovasi, salah satunya adalah menerima dan verifikasi laporan secara _on the spot_. Melalui cara tersebut sudah banyak laporan yang berhasil di selesaikan.
“Kami sudah ada PVL On The Spot, jadi penerimaan dan verifikasi langsung di tempat. Di Jateng sudah ada hasilnya, terutama terkait dukcapil. Jadi masyarakat yang mengalami kesulitan mengurus KK dan KTP dengan cara ini bisa langsung diselesaikan,” ungkapnya.
