“PTM belum. Saya minta kalau ada yang mau PTM, lapor dulu ke kita. Jangan sampai ada sesuatu yang disiapkan massal tapi tidak siap. Bukan apa-apa, kita melihat vaksinnya untuk pelajar kan memang belum,” kata Ganjar ditemui di rumah dinasnya, Senin (23/8/2021).
Tak hanya sekolah yang ada di bawah kewenangan rovinsi, Ganjar juga meminta sekolah yang kewenangannya berada di tingkat kabupaten/kota melakukan hal yang sama. Bahkan, Ganjar sudah mendapat masukan dari beberapa bupati, bahwa pelaksanaan PTM harus seragam.
“Tadi ada bupati yang bilang agar pelaksanaan PTM seragam. Sebab di satu tempat ada yang nekat PTM sementara daerah sebelahnya belum, yang timbul tidak enak. Maka mereka minta pedoman dari kita dan sudah kita siapkan,” ucapnya.
Ganjar mengatakan akan membuat surat edaran kepada bupati/wali kota terkait PTM tersebut. Surat edaran itu akan diberikan agar pelaksanaan PTM tidak asal-asalan.
“Nanti saya buatkan surat edaran agar semua bisa sama soal itu. Segera saya bagikan,” jelasnya.
Ganjar tak melarang daerah menggelar PTM, namun uji coba terlebih dahulu. Tidak boleh PTM dilakukan serentak tanpa ada pembatasan.
“Kalau konsepnya seolah-olah silakan semua langsung PTM, tidak akan kita izinkan. Maka mesti uji coba dulu. Mesti ada prokesnya seperti apa, prosedurnya, jumlahnya, jamnya, peralatan yang mesti disediakan dan lainnya, dan harus di level 3,” jelasnya.
Menurut Ganjar, pelaksanaan PTM harus mempertimbangkan kondisi epidemologis daerahnya. Pihaknya sudah memiliki data daerah yang berstatus zona merah, oranye, kuning hingga hijau.
“Kita sudah punya datanya, menurut epidemologis. Ya minimal level 3 atau syukur daerahnya kuning. Sehingga orang tidak memilih sendiri tanpa melihat data itu,” pungkasnya.
