SERAYUNEWS — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan seluruh kepala daerah di wilayahnya tidak diperbolehkan meninggalkan daerah selama masa libur Lebaran 2026.
Kebijakan tersebut diambil untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan serta pengamanan arus mudik berlangsung optimal.
Penegasan itu disampaikan Ahmad Luthfi saat memimpin rapat koordinasi lintas sektoral bersama para bupati dan wali kota serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (9/3/2026).
Menurut Ahmad Luthfi, kebijakan tersebut sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 000.2.3/1171/SJ tertanggal 8 Maret 2026 tentang penundaan perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah selama libur Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.
Ia menegaskan para kepala daerah harus tetap berada di wilayah masing-masing selama periode krusial mudik dan arus balik.
“Saya ingatkan H-7 dan H+7 kepala daerah tetap berada di wilayah masing-masing sesuai surat edaran Mendagri,” kata Ahmad Luthfi.
Ia meminta seluruh bupati dan wali kota mencermati serta mematuhi ketentuan tersebut. Pasalnya, selama periode mudik Lebaran, pemerintah daerah harus siap memantau kondisi wilayah sekaligus memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Ahmad Luthfi mengatakan Jawa Tengah diperkirakan menjadi salah satu tujuan utama pemudik pada Lebaran tahun ini.
Berdasarkan proyeksi pemerintah, jumlah pemudik yang masuk ke provinsi tersebut diperkirakan mencapai sekitar 17,3 juta orang.
“Diprediksi tahun ini ada sekitar 17,3 juta pemudik yang akan masuk ke wilayah Jawa Tengah,” ujarnya.
Lonjakan mobilitas masyarakat tersebut membuat pemerintah daerah harus memperkuat koordinasi lintas sektor, mulai dari pengamanan lalu lintas hingga kesiapan pelayanan publik.
Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah juga membahas kesiapan berbagai sektor menghadapi arus mudik dan balik Lebaran. Pembahasan mencakup kesiapan sarana transportasi, ketersediaan bahan pokok penting, hingga mitigasi wilayah rawan bencana.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno, serta jajaran Forkopimda.
Sejumlah langkah telah disiapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat.
Di antaranya pembentukan posko terpadu, patroli mobile di titik rawan kemacetan, pemasangan rambu lalu lintas portabel, serta penambahan 10 titik kamera pengawas (CCTV).
Selain itu, pemerintah juga menggelar program mudik dan balik gratis, melakukan ramp check kendaraan angkutan umum di 23 terminal tipe B, serta menyiapkan sejumlah jalur alternatif.
Di sektor infrastruktur, percepatan perbaikan jalan berlubang dan peningkatan fasilitas keselamatan lalu lintas terus dilakukan.
“Perbaikan jalan berlubang serta pemasangan rambu dan penerangan jalan terus kita kebut agar jalan yang dilalui pemudik aman dan nyaman,” kata Ahmad Luthfi.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap berbagai langkah tersebut mampu memastikan arus mudik Lebaran 2026 berjalan lancar sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melakukan perjalanan.
