SERAYUNEWS- Paguyuban Kepala Desa “Satria Praja” Kabupaten Banyumas melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait persoalan pembangunan desa, Kamis (5/2/2026).
Sejumlah isu strategis yang disampaikan meliputi pemerataan Bantuan Keuangan (Bankeu) atau Bantuan Gubernur, pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga persoalan relokasi Puskesmas Cilongok II.
Ketua Umum Paguyuban Kepala Desa Satria Praja Kabupaten Banyumas, Saifuddin, mengatakan aspirasi pertama yang disampaikan berkaitan dengan pentingnya pemerataan bantuan keuangan bagi desa, terutama di tengah pemangkasan dana desa.
“Saat ini dana desa terjun bebas, praktis daerah harus bisa berupaya bagaimana membangun desa. Harapan kami bantuan gubernur ini menjadi penting, paling tidak ada pemerataan tiap-tiap desa,” ujarnya di Kantor Gubernur Jawa Tengah.
Menurut Saifuddin, pemerataan Bankeu desa dinilai mendesak agar pembangunan desa tetap berjalan optimal meskipun alokasi dana desa dari pemerintah pusat mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.
Ia berharap ke depan tidak ada lagi desa yang tertinggal dalam skema bantuan provinsi.
Aspirasi kedua, lanjut Saifuddin, berkaitan dengan pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Sejumlah desa masih menghadapi kendala, mulai dari status tanah, kebutuhan pengurugan, hingga persoalan teknis pembangunan gedung koperasi.
Pihaknya juga meminta adanya kejelasan regulasi, pelatihan, serta pendampingan agar para kepala desa tidak tersandung persoalan hukum.
“Ada desa-desa yang terpencil, jumlah penduduk sedikit, dan tidak punya tanah kas desa. Ini yang menjadi persoalan. Sementara KDMP ini harus punya gedung,” ucapnya.
Ia menegaskan, KDMP merupakan program yang sangat baik untuk mendorong kebangkitan ekonomi desa, sehingga perlu dukungan kebijakan yang realistis sesuai kondisi lapangan.
Aspirasi ketiga menyangkut relokasi Puskesmas Cilongok II. Saifuddin menyebut, sebelumnya telah terbit surat penetapan lokasi tertanggal 19 September 2025 yang menetapkan relokasi berada di Desa Kasegeran, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas.
Namun, dalam perkembangannya muncul keputusan lain dari Bupati Banyumas yang memindahkan lokasi relokasi ke tempat berbeda.
Perubahan kebijakan tersebut dinilai memunculkan kebingungan di tingkat desa.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan telah menerima seluruh aspirasi dari paguyuban kepala desa di Kabupaten Banyumas.
Ia langsung menginstruksikan dinas-dinas terkait di tingkat provinsi untuk melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Banyumas.
Terkait Bankeu dan bantuan gubernur, Luthfi meminta agar desa-desa yang belum terakomodasi dapat diusulkan dalam anggaran perubahan.
“Untuk bantuan gubernur, tolong upayakan semua desa terakomodir,” ujar Luthfi kepada Kepala Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, Nadi Santoso.
Ia menegaskan tidak ingin kepala desa yang sudah bekerja keras membangun wilayahnya justru terhambat oleh keterbatasan dukungan anggaran.
Untuk persoalan Koperasi Desa Merah Putih, Ahmad Luthfi juga langsung memanggil Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, Eddy Sulistyo Bramiyanto, untuk memberikan penjelasan langsung kepada perwakilan paguyuban.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah, tercatat 8.523 KDMP di Jawa Tengah telah berbadan hukum. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.230 KDMP atau 74 persen sudah beroperasional.
Jumlah anggota koperasi mencapai sekitar 200 ribu orang, dengan total modal terkumpul sebesar Rp 34,1 miliar. Selain itu, sekitar 17 ribu pengurus KDMP di Jawa Tengah telah mendapatkan pelatihan secara berkala.
“KDMP ini kan program nasional, jangan sampai mereka ini ‘elek-elekan’. Jadi penting itu (untuk didampingi). (Soal tidak punya lahan) itu bisa digabung, harus sesuai kemampuan desa,” kata Luthfi.
Sementara terkait relokasi Puskesmas Cilongok II, Gubernur Ahmad Luthfi juga telah meminta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah untuk berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
Koordinasi tersebut difokuskan pada penelusuran alasan perubahan lokasi relokasi serta dampaknya terhadap pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah Cilongok.
