SERAYUNEWS – Kabupaten Cilacap mengalami deflasi pada April 2026. Kondisi ini dipicu normalisasi harga pangan dan tarif transportasi setelah berakhirnya momentum Ramadan serta Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Cilacap pada April 2026 tercatat mengalami deflasi sebesar 0,21 persen secara bulanan atau month to month (mtm). Sementara secara tahunan atau year on year (yoy), inflasi Cilacap berada di angka 2,23 persen dan masih berada dalam target nasional.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Christoveny menjelaskan, melandainya inflasi di Cilacap terjadi seiring menurunnya permintaan masyarakat pasca Lebaran.
“Deflasi di Purwokerto dan Cilacap pada April 2026 secara bulanan disebabkan oleh normalisasi permintaan pasca berlalunya periode festive season Ramadan dan HBKN Idulfitri,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).
Menurutnya, berakhirnya arus mudik dan balik Lebaran turut memengaruhi penurunan sejumlah harga kebutuhan pokok. Selain itu, tarif angkutan antarkota juga mulai kembali normal seiring menurunnya mobilitas masyarakat.
BI mencatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama deflasi di Cilacap selama April 2026. Kelompok tersebut mengalami deflasi sebesar 0,67 persen mtm dengan andil mencapai minus 0,22 persen.
Sejumlah komoditas pangan yang paling besar memberikan andil penurunan harga antara lain daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai rawit.
Tak hanya itu, koreksi harga emas global juga ikut memengaruhi penurunan harga emas perhiasan di tingkat domestik. Kondisi tersebut terjadi di tengah mulai meredanya tensi geopolitik global.
Secara umum, perkembangan inflasi di Cilacap disebut sejalan dengan tren di Jawa Tengah maupun nasional. Pada periode yang sama, Jawa Tengah mengalami deflasi 0,03 persen mtm, sedangkan nasional masih mencatat inflasi tipis sebesar 0,13 persen mtm.
Meski terjadi deflasi bulanan, BI memastikan kondisi inflasi tahunan di Cilacap masih terkendali dalam sasaran nasional 2,5±1 persen.
Menurut Christoveny, capaian tersebut tidak lepas dari sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Berbagai program pengendalian terus dilakukan melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), mulai dari Gerakan Pangan Murah (GPM), pengembangan sentra pangan, fasilitasi distribusi pasar murah, hingga kerja sama antar daerah.
“Ke depan, TPID Banyumas Raya akan terus memperkuat pengendalian inflasi melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif,” tandasnya.
