Cilacap, serayunews.com
Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Komjen Pol. Dr. Petrus Reinhard Golose mengatakan, upaya penanggulangan narkoba harus dilakukan secara holistik baik dengan hard power melalui pemberantasan dan soft power melalui pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi, serta smart power melalui pengembangan teknologi informasi.
“Dengan tagline baru, yaitu War on Drugs, Petrus Golose menegaskan, perang melawan narkoba masih dalam bingkai human right, dan sesuai koridor penegakan hukum yang profesional dan proporsional. Ia menjelaskan, dalam rangka perang melawan narkoba, arah kebijakan yang diambilnya adalah P4GN yang profesional, peningkatan lembaga rehabilitasi, pemberdayaan ketahanan masyarakat terhadap kejahatan narkotika, dan peningkatan sinergitas dengan pemangku kepentingan di level nasional, regional, dan internasional,” katanya.
Sementara itu, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin saat memimpin peringatan HANI 2021 ini mengajak semua pihak untuk meningkatkan kerja sama di tataran nasional, regional, dan internasional dalam menghadapi dua tantangan sekaligus. Yakni bahaya narkoba, dan di saat bersamaan bencana kesehatan pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Mengutip data United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) pada 24 Juni 2021, dimana sekitar 275 juta orang di seluruh dunia menggunakan narkoba pada tahun 2020, menurut Wapres tren global ini diperkirakan akan meningkat sebesar 11% sampai tahun 2030. Oleh karena itu, memerangi penyalahgunaan narkotika, diperlukan sinergi pemberantasan yang baik di seluruh tingkat kenegaraan baik nasional, regional maupun internasional.
“Perang melawan narkoba memerlukan sinergitas dan kerja sama di tingkat nasional, regional maupun internasional terutama dalam kegiatan penyelidikan, tukar menukar informasi, dan operasi bersama,” ujar Wapres Ma’ruf Amin.
Wapres menambahkan, berdasarkan data dan fakta yang terjadi, sebagian besar narkoba berasal dari luar negeri. Obat terlarang tersebut diselundupkan dan dikendalikan oleh sindikat internasional bekerja sama dengan sindikat dalam negeri. Untuk itu, tindak hukum yang tegas sangat diperlukan agar peredaran narkoba lintas negara dan di dalam sebuah negara tidak dapat beroperasi lagi.
“Tindakan yang tegas, keras, dan terukur melalui upaya penegakan hukum sangat diperlukan. Baik terhadap kasus narkotika itu sendiri maupun Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penyitaan aset untuk memiskinkan para pelaku dan sindikat narkoba, juga menjadi salah satu cara agar produksi dan peredaran narkoba tidak dapat beroperasi lagi,” ungkapnya.
Wapres pun menjelaskan, bahwa telah terdapat peraturan yang mengaturnya. Diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 (RAN P4GN).
Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga meresmikan program Desa Bersinar (Desa Bersih Narkoba) yang dicanangkan oleh Badan Narkotika Nasional. Sebagai program berkesinambungan dalam upaya implementasi RAN P4GN untuk menuju Indonesia Bersih Narkoba atau Indonesia Bersinar.
Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji mengatakan, untuk memberantas narkotika memerlukan kolaborasi dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta diperlukan juga partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat Indonesia. Bupati juga menilai bahwa masyarakat desa memiliki potensi dan kekuatan besar dalam melawan narkoba secara bersama-sama.
“Untuk mengoptimalkan potensi ini, maka diperlukan desa dengan lingkungan yang kondusif, aman, serta layak bagi masyarakat untuk beraktifitas dan berkreasi. Terutama untuk memenuhi kebutuhan keluarga untuk membesarkan anak-anak yang menjadi masa depan bangsa,” ujarnya.
