Cilacap, Serayunews.com- Pemerintah Kabupaten Cilacap pada tahun 2021 akan memfokuskan pembangunan di wilayah pinggoran dan perbatasan. Hal ini diungkapkan Bupati Cilacap pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Cilacap tahun 2021, di gedung Patra Graha Selasa (10/3).
Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji mengatakan fokus pembangunan pada peningkatan infrastruktur wilayah pinggiran dan perbatasan. Sesuai dengan RPJMD Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017-2022.
“Dengan fokus perbaikan jalan, untuk membuka akses masyarakat pada sentra perekonomian, drainase, irigasi, pengelolaan sampah dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.
Serta peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan melakukan inovasi dalam bidang perekonomian, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan korban bencana dan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
Bupati mengatakan RKPD tahun 2021 ini dimulai dari Musrenbang di Desa, Kecamatan, pokok pikiran DPRD Cilacap serta Renja perangkat daerah. Pada Musrenbang tingkat Kabupaten juga untuk menyerap aspirasi masyarakat.
“Sekarang dirumuskan kedepan mau apa yang diprioritaskan, yang mau dibangun apa dulu, dengan segala keterbatasan. Yang utama, pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran, masalah ekonomi, infrastruktur itu yang lebih penting,” katanya.
Bupati juga menyampaikan program pembangunan yang direncakan diharapkan tidak ada tumpang tindih antar OPD, serta tidak ada lagi rebutan antar OPD. Dengan anggaran yang terbatas, diharapkan pembangunan di lakukan dengan skala prioritas, dan pembangunan yang dilaksanakan bisa menyelesaikan permasalahan daerah, bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ketua DPRD Cilacap Taufik Nurhidayat mengatakan dalam penyusunan APBD, dewan diberikan ruang melalui reses, untuk menggali aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
“DPRD menggali aspirasi masyarakat untuk menjadi masukan di dalam proses perencanaan tahun anggaran 2021, dan kita sudah sampaikan pokok pikiran DPRD. jika nanti sudah sampai ke KUA PPAS (Kebijakan Umum APBD, Prioritas Plafon Anggaran Sementara), eksekutif dan legislatif akan duduk bersama melakukan pembahasan sampai ada titik terakhir APBD 2021,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Farid Ma’ruf menyampaikan prediksi pendapatan di tahun 2021 Rp 2,9 triliun tanpa Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Bantuan Keuangan. Dengan Rencana Belanja sebesar Rp 4,38 triliun terdiri dari belanja langsung sebesar Rp 2,1 triliun, belanja tidak langsung Rp 2,2 triliun. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 27,5 miliar, sehingga defisit sebesar Rp 1,483 triliun.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Cilacap Sumbowo mengatakan melalui Musrenbang ini untuk menyepakati prioritas serta menyelaraskan pembangunan di tahun 2021.
“Melalui Musrenbang ini diharapkan agar ada koordinasi, sinergitas, efisiensi dan efektivitas dalam penyusunan priositas rencana program kegiatan dan penyempurnaan penyusunan RKPD tahun 2021,” katanya.
Hasil Musrenbang ini nantinya menjadi bahan penyempurnaan penyusunan RKPD tahun 2021, sebagai pedoman penyusunan KUA PPAS serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2021.
Musrenbang RKPD tahun 2021 dihadiri oleh Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, Bappeda Provinsi jawa Tengah, Forkopimda, anggota DPR RI, anggota DPRD Kabupaten Cilacap, Kepala OPD dan jajarannya, camat, perguruan tinggi, instansi vertikal, BUMD, BUMN, Perbankan, orgaanisasi masyarakat, LSM, dan undangan lainnya.
