Isi Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-67/PJ/2025, Ini Beberapa Sanksi Coretax yang Dihapus

Jumat, 28 Februari 2025 pukul 17.23

Isi Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-67/PJ/2025/Freepik

SERAYUNEWS- Berikut ini informasi tentang isi keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-67/PJ/2025.

Pada tanggal 27 Februari 2025, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengeluarkan keputusan tersebut.

Keputusan Nomor KEP-67/PJ/2025 yang menetapkan kebijakan penghapusan sanksi administratif terkait keterlambatan pembayaran dan/atau penyetoran pajak serta penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) selama masa transisi implementasi sistem administrasi perpajakan baru, Coretax.

Latar Belakang Kebijakan

Implementasi Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan di Indonesia.

Cara Mengatasi Lupa EFIN, Apa Bisa Online? Ini Tutorial Terbaru Ditjen Pajak RI

sekitar 5 hari yang lalu

Namun, selama masa transisi, beberapa wajib pajak mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan sistem baru ini, yang mengakibatkan keterlambatan dalam pembayaran pajak dan pelaporan SPT.

Menyadari bahwa keterlambatan tersebut bukan sepenuhnya kesalahan wajib pajak, DJP memandang perlu untuk memberikan kepastian hukum melalui penghapusan sanksi administratif selama masa transisi.

Isi Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-67/PJ/2025

Berikut ini isi pokok KEP-67/PJ/2025.

A. Keterlambatan pembayaran dan/atau penyetoran:

Jadwal Layanan Samsat Mungkid Selama Ramadhan 2025: Samsat Induk, Samkel, hingga MPP”

Sabtu, 01 Maret 2025 pukul 10.45

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2), PPh 15, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25, dan PPh 26 (masa Pajak Januari 2025);
PPh 4 ayat (2) atas pengalihan hak tanah/bangunan (masa pajak Desember 2024 dan Januari 2025);
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) (masa pajak Januari 2025); dan
Bea meterai yang dipungut pemungut (masa pajak Desember 2024 dan Januari 2025).

B. Keterlambatan pelaporan SPT:

SPT Masa PPh 21/26 dan SPT Masa PPh Unifikasi (masa pajak Januari – Maret 2025);
SPT Masa PPN (masa pajak Januari – Maret 2025);
SPT Masa Bea Meterai (masa pajak Desember 2024 – Maret 2025);
SPT Masa PPh 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan tanah/bangunan (masa pajak Desember 2024 – Maret 2025); dan
SPT PPh 4 ayat (2) atas usaha Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu dan PPh 25 (masa pajak Januari – Maret 2025).

C. Mekanisme penghapusan sanksi:

DJP tidak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) untuk keterlambatan; dan

Jika STP sudah terlanjur terbit, kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP akan menghapus sanksi administratif secara jabatan.

Implementasi dan Tindak Lanjut

Kebijakan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapannya, yaitu 27 Februari 2025. DJP berharap dengan penghapusan sanksi administratif ini, wajib pajak dapat lebih tenang dan fokus dalam menyesuaikan diri dengan sistem Coretax.

Selain itu, wajib pajak tak perlu khawatir terhadap sanksi keterlambatan akibat kendala teknis selama masa transisi.

Selain itu, DJP terus berkomitmen untuk memberikan pendampingan dan sosialisasi kepada wajib pajak guna memastikan implementasi Coretax berjalan lancar dan efektif.

Sebagai langkah proaktif, DJP juga mengimbau wajib pajak untuk segera melaporkan jika masih mengalami kendala teknis dalam penggunaan sistem baru ini.

Jadi, DJP dapat memberikan solusi yang tepat waktu dan sanksi administratif dapat terhindari.

Kebijakan ini menunjukkan komitmen DJP dalam mendukung kepatuhan pajak yang lebih baik melalui pendekatan humanis dan responsif terhadap kebutuhan wajib pajak.

Itulah isi keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-67/PJ/2025. Semoga membantu.***(Ika Sriani)