SERAYUNEWS – Dinamika internal Partai Golkar Kabupaten Cilacap jelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-11 semakin memanas.
Dua figur kuat kini menjadi sorotan: Teti Rohatiningsih, yang disebut-sebut mengantongi rekomendasi dari DPP, serta Sindy Syakir, petahana yang diklaim mendapat dukungan dari 19 Pimpinan Kecamatan (PK).
Persaingan dua kubu ini membuat suhu politik di tubuh partai berlambang pohon beringin itu semakin hangat.
Sejumlah tokoh senior Golkar Cilacap pun akhirnya angkat suara, meminta agar seluruh pihak tetap menjunjung asas demokrasi dan menjaga soliditas partai.
Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Cilacap Tribowo Sudirohardjo, bersama anggota Dewan Pertimbangan Bambang Sri Wahono dan tokoh senior Mulia Budi Artha, menilai, dinamika ini menandakan bahwa Golkar masih punya daya tarik politik yang kuat.
“Memperhatikan perkembangan persiapan Musda Partai Golkar ke-11 tingkat Kabupaten Cilacap, kami merasakan suasana bertambah menghangat. Hal ini menunjukkan bahwa Partai Golkar masih sangat dicintai masyarakat dan konstituen,” ujarnya, Rabu (8/9/2025).
Tribowo menyoroti maraknya klaim dukungan terbuka terhadap salah satu calon ketua yang dikaitkan dengan rekomendasi DPP.
“Kami melihat di media massa beberapa tokoh Partai Golkar Cilacap secara jelas dan terang-terangan memberikan dukungan penuh kepada Ibu Teti Rohatiningsih. Mereka menyampaikan bahwa wajib hukumnya bagi setiap pengurus dan kader Golkar untuk mengamankan rekomendasi DPP,” katanya.
Namun, ia mengingatkan agar semua pihak tidak gegabah menafsirkan isu rekomendasi. Ia menyinggung adanya tokoh dan relawan yang justru tidak mematuhi rekomendasi DPP saat Pilkada 2024 lalu.
“Faktanya, tokoh-tokoh dan relawan dalam Pilkada kemarin tidak mendukung pasangan yang direkomendasikan DPP, yaitu Syamsul Aulia Rachman dan Ammy Amalia Fatma Surya. Mereka justru mendukung pasangan lain,” ungkapnya.
Tribowo menegaskan hingga kini belum ada surat resmi penunjukan calon ketua dari DPP.
“Mengenai isu adanya rekomendasi atau penunjukan dari DPP untuk salah satu calon, faktanya sampai saat ini kami dan pengurus Golkar Cilacap belum mengetahui keberadaan surat itu. Kalaupun ada, sesuai regulasi yang ada dalam juklak-juknis Musda, surat tersebut berbunyi persetujuan, bukan penunjukan,” tegasnya.
Tribowo meyakini DPP dan DPD Jawa Tengah akan berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak menggerus kepercayaan publik.
“Kami berpendapat bahwa DPP dan DPD Jateng tidak akan mempertaruhkan reputasinya di saat Partai Golkar sedang membangun kepercayaan publik dan konstituen, terutama di tengah isu-isu sensitif di tingkat pusat,” ujarnya.
Tokoh senior Bambang Sri Wahono menilai penurunan kursi Golkar di DPRD tidak bisa dijadikan ukuran tunggal menilai kinerja Ketua DPD saat ini, Sindy Syakir.
“Pandangan yang menyebut Sindy Syakir tidak mampu mempertahankan delapan kursi DPRD perlu dilihat secara lebih komprehensif. Pada periode sebelumnya, saat tokoh memimpin Bupati selama dua periode, kursi Golkar juga mengalami penurunan dari sembilan menjadi delapan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung hasil Pileg 2024 di mana perolehan suara Golkar di DPR RI dan DPRD kabupaten menurun, yang menurutnya disebabkan kurangnya peran aktif salah satu anggota DPR RI asal daerah tersebut.
Bambang menambahkan, pimpinan pusat dan provinsi Golkar telah menekankan pentingnya regenerasi.
“Dalam berbagai kesempatan, pimpinan pusat dan provinsi selalu menyampaikan agar memprioritaskan pemimpin muda. Tantangan Pemilu mendatang berhadapan dengan generasi Z, maka Golkar harus adaptif,” ujarnya.
Tokoh senior lain, Mulia Budi Artha, turut menegaskan pentingnya menghormati hasil Musda apapun bentuknya.
“Keputusan Musda, baik melalui aklamasi maupun voting, akan kami hormati. Jika Sindy Syakir terpilih, kami yakin ia akan merangkul semua pihak, termasuk keluarga besar Ibu Teti dan Bapak Tatto Suwarto Pamuji, untuk bersama-sama membesarkan Golkar,” katanya.
Ketiga tokoh senior Golkar Cilacap itu menegaskan, pernyataan mereka bukan untuk memperkeruh suasana, melainkan memberi informasi berimbang dan menjaga marwah partai.
“Kami berharap pengurus dan konstituen Golkar tetap menjaga soliditas, kondusifitas, serta menjalin komunikasi dalam semangat kekeluargaan,” ujar Tribowo.
Berdasarkan juklak-juknis Musda 2025, DPD provinsi dilarang menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Kabupaten/Kota kecuali karena berhenti tetap, meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan secara tertulis dan disetujui DPP.
Sementara itu, calon yang belum memenuhi seluruh kriteria diwajibkan mendapat persetujuan Ketua Umum DPP, bukan penunjukan langsung.
Ketentuan ini mempertegas bahwa setiap tahapan Musda harus menjunjung tinggi asas demokrasi dan aturan partai.
Dengan demikian, Musda Golkar Cilacap ke-11 menjadi momentum penting untuk membuktikan konsistensi Golkar sebagai partai besar yang demokratis, terbuka, dan solid di tengah dinamika politik yang semakin kompetitif.
