SERAYUNEWS – Kepala BPS Kabupaten Banyumas, Fatichuddin, memaparkan data terkini mengenai kondisi ekonomi di Purwokerto. Tercatat pada Februari 2026, Purwokerto mengalami inflasi month to month sebesar 0,78%.
Dia menjelaskan, pemicu utama inflasi ada tiga item. Daging ayam ras (0,14%), cabai rawit (0,13%), dan emas perhiasan (0,11%).
Sedangkan yang menyumbang deflasi, yakni Bensin (-0,05%), wortel (-0,01%), dan bawang putih (-0,01%).
Fatichuddin menyebutkan bahwa kenaikan permintaan pada kelompok makanan dan tembakau mencapai titik tertinggi dalam lima tahun terakhir.
“Bahwa pada Februari 2026, Purwokerto mengalami inflasi month to month sebesar 0,78 persen, berbeda dengan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi,” katanya, Selasa (10/3/2026).
Hal ini dipicu oleh dua momentum besar yakni libur Tahun Baru Imlek dan awal Ramadan yang jatuh berdekatan.
“Kondisi ini dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan akibat dua momentum besar, yakni libur bersama Tahun Baru Imlek pada minggu kedua Februari serta awal Ramadan pada minggu ketiga Februari,” jelas Fatichuddin.
Selain faktor musiman, faktor cuaca berupa intensitas hujan tinggi juga menghambat produksi hortikultura, ditambah dengan belum masuknya masa panen raya yang membuat harga beras merangkak naik di tingkat pedagang.
Hal itu dijelaskan Fatichuddin pada saat acara High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Smartroom Purwokerto, Selasa (10/03/2026).
Acara tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti. Didampingi jajaran Forkopimda, Wabup Lintarti menegaskan bahwa forum ini merupakan langkah krusial untuk menyelaraskan ketahanan pangan, stabilitas keamanan, serta mitigasi risiko demi menjaga kondusifitas daerah, baik sebelum maupun sesudah Lebaran.
Dalam arahannya, Lintarti menjelaskan bahwa rakor ini adalah fondasi untuk menjaga denyut ekonomi tetap stabil di tengah momentum besar Idulfitri. Beliau menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor agar visi Banyumas yang produktif dan sejahtera tetap terjaga.
“Mengingat kondisi global yang saat ini tidak stabil, seluruh jajaran pemangku kepentingan diharapkan meningkatkan kewaspadaan,” ujar Lintarti.
Ia juga mengingatkan agar komunikasi lintas sektoral tidak terhambat guna mendeteksi masalah sejak dini. “Setiap sektor diharapkan mampu mengidentifikasi potensi kendala secara dini dan memastikan koordinasi lintas sektor berjalan optimal,” jelasnya.
