Advertisement
Advertisement
SERAYUNEWS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menggenjot kesiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun ini. Tepatnya, terselenggara pada tanggal 27 November 2024 mendatang.
Dalam Pilkada serentak 2024, bakal terhelat pemilihan gubernur dan wakil gubernur; bupati dan wakil Bupati; serta wali kota dan wakil wali kota yang tentunya partisipasi warga melampaui pemilihan umum (pemilu) Februari 2024 .
Persiapan dilakukan agar dalam penyelenggaraan Pilkada dapat berlangsung lebih baik, ketimbang pemilu. Hal itu tampak saat Rapat Koordinasi (Rakor) kesiapan pilkada serentak, di Grhadhika Bhakti Praja, Selasa (26/3/2024).
Penjabat (Pj) Gubernur Nana Sudjana menyampaikan, rakor itu merupakan kegiatan awal dalam mempersiapkan Pilkada serentak 2024. Setelah penyelenggaraan Pilpres, Pileg hingga pemilihan DPD berlangsung sukses, harapannya pilkada serentak bisa berjalan lebih baik lagi.
“Pilkada (serentak) semoga bisa berjalan lebih baik lagi. Berikutnya akan dilakukan langkah evaluasi, perbaikan dari kekurangan. Akan kita tingkatkan. Nanti masing-masing kabupaten akan menindaklanjuti,” kata Nana kepada media, seusai memberikan sambutan di lokasi.
Pj Gubernur berharap, pada pilkada serentak ini, tingkat partisipasi bisa lebih tinggi dari Pemilu Februari lalu, dari target 80 persen dapat tercapai 82 persen.
Meski demikian, ada hal penting yang tak luput dari evaluasi, adalah masih adanya petugas pemilu yang meninggal dunia pada pemilihan umum kemarin.
Tercatat sekitar ada 67 orang petugas pemilu yang meninggal. Mereka adalah 35 orang petugas KPPS, kemudian ada pengawas pemilu, petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih), hingga 13 orang dari Linmas.
“Tentunya jadi evaluasi kita bersama, biar tidak terjadi lagi. Kami akan lakukan langkah evaluasi dan perbaikan,” tuturnya lebih lanjut.
Sementara itu, Sekda Jateng sekaligus Ketua Desk Pilkada Jateng Sumarno menambahkan, kegiatan itu merupakan awal untuk penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.
Pihaknya perlu berkoordinasi secara intensif kepada instansi terkait, mengingat kegiatan tersebut serentak di tingkat provinsi, sampai dengan kabupaten/kota. Terlebih, mengenai perumusan sharing pendanaan.
“Tapi Alhamdulillah, hasil koordinasi kita sudah disepakati mana yang ditanggung teman-teman kabupaten, mana yang ditanggung pemerintah provinsi. Ini sudah selesai pendanaan,” tambahnya.
Pemerintah sudah menetapkan anggaran, mengingat kebutuhannya lebih banyak. Pilkada merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi. Hal itu berbeda dengan pilpres, pileg, dan pemilihan DPD yang menjadi tanggungan pemerintah pusat.
Dalam paparan Kesbangpol Jateng mencatat, total pendanaan Pilkada serentak yaitu total Rp1.055.568.672.000. Dengan rincian, KPU Jateng Rp791.608.630.000; Bawaslu Jateng Rp193.717.870.000; Polda Jateng Rp62.696.843.000, dan Kodam IV Diponegoro Rp7.545.329.000.
Kemudian, Ketua Divisi Perencanaan Logistik KPU Jateng Basmar Perianto Amron menambahkan, pihaknya mendapatkan anggaran pendanaan pilkada Rp791.608.630.000. Dana ini ialah hibah dari Pemerintah Provinsi Jateng.
“Alokasi untuk penyelenggaraan pemilu, mulai dari proses penyusunan regulasi, sampai nanti di penetapan pasangan calon,” tutur Basmar.***
