SERAYUNEWS– DPRD Provinsi bersama Gubernur Jawa Tengah resmi menandatangani Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS APBD tahun 2026.
Ketua DPRD Jateng Sumanto menuturkan, fokus Jawa Tengah pada tahun mendatang masih menjadi Lumbung Pangan Nasional.
“Prioritas anggaran ini masih pada mengacu tema daripada visi-misi gubernur jadi Jawa Tengah menjadi Lumbung Pangan Nasional,” ujar Sumanto saat dijumpai usai rapat paripurna di Gedung Berlian, Kota Semarang, Kamis, 20 November 2025.
Namun, Sumanto mengungkap adanya penurunan anggaran pada tahun mendatang akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Jadi anggaran ini jumlahnya turun dari tahun kemarin karena dana transfer turun sekitar Rp1,52 triliun. Kalau kemarin Rp24,48 triliun, sekarang Rp22,16 triliun. Jadi masih pada posisi menjadi disetujui hari ini,” sambung dia.
Imbas pemangkasan dana transfer itu, Sumanto tak menampik ada sektor yang anggarannya belum maksimal.
Kendati begitu, Sumanto berharap sektor pertanian dan peternakan yang menjadi penyokong visi-misi Lumbung Pangan Nasional bisa dimaksimalkan.
“Ya, ini memang harus dimaksimalkan, karena belum maksimal. Ada penurunan juga di sektor-sektor yang menjadi prioritas visi-misi Gubernur, itu masih kurang. Ini perlu ada penambahan,” tegas Sumanto.
Lebih jauh, Sumanto membenarkan semua sektor dalam APBD 2026 angkanya akan turun imbas pemangkasan dana transfer. Plafon Anggaran Sementara (PAS) itu, kata dia, akan dipertajam dalam pembahasan APBD.
“Ya, ini baru plafon sementara ya, nanti akan ditajamkan dengan APBD-nya, semuanya akan turun karena ada sektor kekurangan itu. Tapi dipertajam dalam dalam pembahasan APBD,” jelas Sumanto.
Politisi PDI Perjuangan itu tak menampik bahwa pemangkasan dana transfer yang berimbas pada berkurangnya anggaran membuat kinerja program bisa tak maksimal.
Sumanto menyebut, kemungkinan program di Jawa Tengah akan ada yang menggunakan biaya dari pemerintah pusat imbas pemangkasan dana transfer tersebut.
“Ya, mesti ya berpengaruh pada program kerja, tentunya akan berdampak tidak maksimal, kan? Jadi, mungkin ada program-programdari pusat yang akan membiayai,” pungkas Sumanto.
