SERAYUNEWS- Ribuan massa melakukan aksi demi demokrasi. Sejak pagi sampai malam, polisi pun mulai menangkap serta memukuli dan menendang.
Sudah seharusnya rasa simpati ditunjukkan oleh simpul organisasi kemasyarakatan, termasuk NU.
Pada saat bersamaan, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menemui Presiden Joko Widodo atau Jokowi guna membahas izin tambang.
Gus Yahya bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 22 Agustus 2024, tepat ketika massa menyemut di depan dan belakang Gedung DPR RI Senayan.
Perjuangan Petinggi PBNU tersebut agar organisasi bisa menjalankan konsesi izin tambang akhirnya membuahkan hasil.
Di dalam pertemuan dengan Jokowi itu, Gus Yahya menyampaikan pihaknya diberi hak mengelola konsesi tambang batu bara seluas 26 ribu hektare di Kalimantan Timur (Kaltim).
Lokasi konsesi tambang itu merupakan milik eks PT Kaltim Prima Coal (KPC), perusahaan yang tergabung dalam Bakrie Group.
Lahan konsesi ini baru sebagian kecil yang mengalami eksplorasi, sehingga pihaknya belum bisa memastikan besaran produksi batu bara.
Kemudian, PBNU bakal mulai mengeksplorasi dan eksploitasi tambang pada Januari 2025.
“Segera. Segera. Karena IUP sudah keluar. Mudah-mudahan Januari kami sudah bisa bekerja,” kata dia saat memberi keterangan, di Istana Kepresidenan Jakarta.
Namun, sampai saat ini pihaknya belum membuat struktur lengkap perusahaan tambang milik PBNU yang akan mengelola tambang tersebut.
Begitu juga, sosok mengurus perusahaan tersebut. Maklum, ormas keagamaan yang mau mengelola wilayah tambang harus membuat badan usaha lain sebagai pengelola kegiatan tersebut.
“Kita belum membuat struktur lengkap soal perusahaan itu, nanti akan diumumkan pada saatnya,” ujarnya. ***(Kalingga Zaman)
