Purwokerto, serayunews.com
Wakil Ketua Asosiasi Perberasan Banyumas (APB) yang juga mantan anggota DPRD Banyumas dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H Eko Purwanto SE MM memberikan pandangannya. Dia mengatakan, untuk mengantisipasi anjloknya harga saat panen raya sebenarnya sangat bisa, tergantung ada tidaknya iktikad baik dari pemerintah.
Eko yang sudah lama terjun di bisnis perberasan ini membandingkan, saat masih ada raskin, Bulog di daerah mempunyai keleluasaan untuk melakukan penyerapan beras. Di Kabupaten Banyumas sendiri, saat panen raya, penyerapan Bulog mencapai 50-100 ribu ton. Sehingga, anjloknya harga tidak terlalu tinggi, karena banyak beras petani yang terserap Bulog.
Namun, kondisi saat ini, raskin sudah dihapus dan sebagai gantinya adalah program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang pengadaan berasnya tidak harus melalui Bulog. Akibatnya, Bulog kesulitan untuk mengeluarkan stok beras dan hal ini juga berdampak pada volume penyerapan oleh Bulog. Di Banyumas, saat panen raya Bulog hanya berani menyerap 15 ribu ton beras petani.
“Sekarang Bulog cenderung lebih berhati-hati, karena untuk mengeluarkan beras juga sulit, hanya bisa melalui operasi pasar atau penjualan beras di outlet. Perbandingan penyerapan sangat jauh daripada saat masih ada program raskin dulu, dari 100 ribu ton, sekarang hanya 15 ribu ton. Itu gambaran di Banyumas dan saya yakin hal ini terjadi di semua daerah,” terang bacaleg DPR RI dari PKS ini.
Selain beras, Eko juga menyoroti persoalan pupuk bersubsidi sebagai kebutuhan pokok petani saat masa tanam. Meskipun sudah menggunakan kartu tani, namun pada kenyataannya masih banyak petani yang tidak mendapatkan pupuk subsidi saat membutuhkan. Selain itu, juga ada pembatasan pembelian pupuk subsidi bagi petani, akibatnya petani seringkali harus membeli pupuk non subsidi untuk memenuhi kebutuhan masa tanamnya.
“Kalau dari aspirasi para petani yang sering bertemu saya, mereka berharap alokasi pupuk subsidi per desa. Pupuk tersebut hanya bagi petani di desa tersebut dan pembeliannya dengan menunjukkan KTP, jadi tidak perlu dengan kartu tani,” kata Eko.
Sebagai bacaleg DPR RI, Eko menyatakan ia siap mengadvokasi persoalan pupuk ataupun harga beras yang anjlok saat panen raya. Selain sudah menggeluti perberasan lama, ia juga sudah paham politik anggaran serta kebijakan, karena sudah dua periode duduk di kursi DPRD Banyumas.
