Banyumas, Serayunews.com
Ketua Komisi A DPRD Jateng, Mohammad Soleh mengatakan, di Jawa Tengah sudah ada beberapa Mal Pelayanan Publik (MPP), seperti di Batang, Solo serta Banyumas. Dan ia mengapresiasi MPP Kabupaten Banyumas yang sangat rapi, tertata serta lengkap. Pelayanan semua instansi ada, termasuk lembaga vertikal.
“Di MPP Kabupaten Banyumas ini antrean tidak panjang, tempatnya juga sejuk dan tertata rapi, jenis pelayanannya lengkap dan yang terpenting tidak high cost,” katanya usai berkeliling melihat MPP Banyumas, Kamis (4/3).
Lebih lanjut Mohammad Soleh mengatakan, pihaknya merasa perlu untuk melihat dari dekat MPP yang ada di wilayah Jawa Tengah, mengingat selama pandemi Covid-19 yang berkepanjangan ini, banyak sektor industri yang ambruk dan gulung tikar. Sehingga salah satu jalan untuk pemulihan ekonomi adalah dengan menggenjot investasi.
“MPP ini merupakan ujung tombak dalam pelayanan perizinan investasi, sehingga harus dipastikan para calon investor mendapat pelayanan yang baik, nyaman serta mudah, tetapi tetap dalam koridor aturan yang berlaku. Dan saya lihat di MPP Banyumas ini semua sudah berjalan dengan baik,” tuturnya.
Sementara itu, dalam paparan di hadapan 17 anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyumas, Amrin Ma’ruf mengatakan, MPP Banyumas merupakan MPP pertama di Jateng dan untuk semua stand pelayanan yang ada digratiskan, tidak dipungut biaya apapun.
“Semua stand gratis, tidak dipungut biaya, sehingga untuk operasional MPP, kita ambilkan dari dana APBD. Ini merupakan bentuk pelayanan kami supaya semua instansi bisa turut berpartisipasi di MPP,” katanya.
Evaluasi juga dilakukan secara berkala, dimana pihak MPP menyediakan survei melalui aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (Susanmas) untuk mengukur tingkat kepuasan pelayanan yang dirasakan masyarakat.
Terkait target investasi, MPP Banyumas sudah melampaui target realisasi investasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan di tengah pandemi Covid-19. Baik target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun target yang ditentukan pemerintah pusat, semuanya bisa terlampaui untuk tahun 2020 lalu.
“Banyumas bukan kawasan industri, sehingga untuk memenuhi target investasi, kita lebih banyak meningkatkan kualitas UMKM. Antara lain dengan pengembangan inovasi gerakan legalisasi UMKM Banyumas, dimana petugas kita secara pro aktif mendatangi kelompok masyarakat, pemdes, kecamatan dan pelaku UMKM untuk memfasilitasi mereka dalam hal legalitas produk, karena tagline kita adalah UMKM Banyumas harus naik kelas dan untuk naik kelas, semua perizinan harus terpenuhi,” paparnya.
Beberapa masukan juga diberikan anggota Komisi A DPRD Jateng. Seperti Sutjipto yang menyoroti keberadaan pojok baca supaya lebih dimaksimalkan dengan menjadikannya sebagai pusat informasi segala hal. Termasuk isu-isu tentang kebijakan seputar investasi harus tersedia di pojok baca.Kemudian ada juga yang memberi masukan perlunya stand khusus untuk pusat pelayanan terpadu seputar perlindungan terhadap anak dan perempuan.
“Kita sangat berterima kasih atas semua masukan dari Komisi A DPRD Jateng, sebab kita juga terus berupaya untuk terus melakukan peningkatan pelayanan,” kata Amrin.
