SERAYUNEWS – Libur Lebaran yang seharusnya menjadi momen relaksasi justru membawa gelombang kritik bagi Bupati Indramayu, Lucky Hakim.
Keputusannya berlibur ke Jepang bersama keluarga tanpa izin resmi menuai sorotan publik, terutama setelah Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, menyindirnya secara terbuka.
Sindiran ini bukan hanya menyangkut etika pejabat publik, tetapi juga terkait aturan dari Kementerian Dalam Negeri yang melarang kepala daerah bepergian ke luar negeri selama masa Lebaran.
Di tengah polemik yang berkembang, Lucky Hakim pun angkat bicara dan bersiap memberikan klarifikasi langsung ke Kemendagri.
Dalam unggahan video dan pernyataan di media sosial, Kang Dedi menyentil sang bupati yang kedapatan tengah berlibur ke Disneyland Jepang, lengkap bersama keluarga, tanpa ada pemberitahuan resmi sebelumnya.
Tak hanya soal izin, Kang Dedi menyayangkan keputusan Lucky Hakim yang lebih memilih melancong ke luar negeri. Padahal, Indramayu justru tengah ramai-ramainya dengan wisatawan domestik saat Lebaran.
Kepala daerah seharusnya menjadi garda depan promosi wisata lokal, bukan justru meninggalkan saat momen ramai seperti Lebaran.
Sindiran ini tak datang tanpa alasan. Berdasarkan Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri, para kepala daerah mendapat imbauan untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri selama masa libur Lebaran.
Hal ini demi memastikan kehadiran mereka dalam mengawasi objek vital daerah seperti tempat wisata, jalan umum, dan fasilitas pelayanan publik lain yang kerap mengalami lonjakan aktivitas saat Hari Raya.
Menanggapi riuhnya komentar dan sindiran yang beredar, Lucky Hakim pun memberikan klarifikasi.
Melalui unggahan di media sosial dan pernyataan kepada media, ia menyatakan bahwa perjalanannya ke Jepang tidak menggunakan dana daerah.
Ia menjelaskan bahwa keberangkatannya berlangsung pada 2 April 2025 dan kembali ke tanah air pada 6 April 2025.
Meski hanya berlangsung singkat, momen tersebut tetap menimbulkan polemik karena tanpa izin resmi dari Gubernur maupun pemberitahuan ke Kementerian Dalam Negeri.
Sebagai bentuk tanggung jawab, Lucky berencana menghadap langsung ke Kemendagri untuk memberikan penjelasan secara formal.
Menurutnya, klarifikasi ini penting agar publik tidak terjebak dalam asumsi yang salah dan agar ia tetap transparan dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah.
Tak hanya itu, Lucky juga menyebut bahwa sengaja tidak memakai anggaran perjalanan dinas sebagai bentuk penghematan.
Ia bahkan menyatakan bahwa dana yang tak terpakai tersebut lebih baik dialihkan untuk program prioritas daerah, salah satunya adalah program.
Di tengah kontroversi yang muncul, Lucky tetap menekankan bahwa perjalanannya memiliki sisi positif.
Ia berharap bisa kembali dengan semangat baru serta perspektif yang lebih segar dalam memimpin dan melayani masyarakat Indramayu.***
