SERAYUNEWS – Pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat.
Kebijakan ini mulai berlaku sejak awal April 2026 dan ditujukan untuk seluruh instansi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyesuaikan sistem kerja birokrasi agar lebih fleksibel dan efisien.
Selain itu, kebijakan ini juga menjadi salah satu strategi untuk merespons dinamika global yang berdampak pada pengelolaan anggaran negara serta penggunaan energi.
Penetapan hari Jumat sebagai waktu pelaksanaan WFH berdasarkan pada pertimbangan tingkat aktivitas kerja yang relatif lebih rendah daripada hari lain. Pemerintah menilai bahwa beban pekerjaan ASN pada hari tersebut cenderung tidak terlalu padat.
Dalam praktiknya, banyak instansi yang hanya menjalankan kegiatan kerja secara efektif hingga setengah hari pada Jumat.
Oleh karena itu, penerapan WFH tidak akan mengganggu produktivitas secara keseluruhan. Justru, kebijakan ini dapat memberikan ruang kerja yang lebih fleksibel bagi para pegawai tanpa menurunkan kualitas kinerja.
Penerapan sistem kerja jarak jauh ini tidak terlepas dari pengalaman selama masa pandemi COVID-19. Pada periode tersebut, sebagian besar instansi pemerintah telah mengadopsi sistem kerja berbasis digital, termasuk pengaturan kerja yang tidak selalu berlangsung di kantor.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa tugas-tugas administratif tetap selesai dengan baik meskipun dari rumah. Hal ini kemudian menjadi dasar pertimbangan pemerintah untuk melanjutkan pola kerja fleksibel dalam bentuk kebijakan WFH setiap Jumat.
Selain itu, langkah ini juga menjadi bagian dari transformasi birokrasi menuju sistem kerja yang lebih modern, adaptif, dan memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal.
Salah satu tujuan utama penerapan WFH adalah meningkatkan efisiensi, terutama dalam penggunaan energi dan pengeluaran operasional.
Dengan berkurangnya aktivitas kerja di kantor pada hari Jumat, konsumsi listrik, penggunaan kendaraan dinas, serta mobilitas pegawai dapat ditekan.
Pemerintah bahkan mendorong pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga sekitar 50 persen, kecuali untuk kebutuhan tertentu yang bersifat operasional. Selain itu, ASN juga sebaiknya memanfaatkan transportasi umum dalam aktivitas sehari-hari.
Kebijakan ini juga berkaitan dengan upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah tantangan global, termasuk dampak geopolitik yang berpengaruh terhadap pengelolaan sumber daya nasional.
Meskipun ASN bekerja dari rumah setiap Jumat, pemerintah menegaskan bahwa kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak boleh mengalami penurunan. Setiap instansi wajib mengatur sistem kerja yang memastikan layanan publik tetap berjalan dengan baik.
Penggunaan teknologi digital menjadi kunci dalam menjaga kelancaran koordinasi dan komunikasi antarpegawai. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat mengakses layanan pemerintahan tanpa hambatan meskipun sebagian pegawai tidak berada di kantor.
Sektor-sektor penting seperti perbankan dan layanan keuangan juga tetap beroperasi seperti biasa, sehingga aktivitas ekonomi tidak terganggu oleh kebijakan ini.
Pelaksanaan WFH berlangsung satu hari dalam satu minggu, yakni setiap Jumat. Kebijakan ini diatur melalui edaran resmi dari kementerian terkait, yang juga memberikan panduan teknis bagi masing-masing instansi.
Setiap lembaga memiliki kewenangan untuk menyesuaikan pengaturan kerja sesuai kebutuhan, termasuk dalam hal pembagian tugas dan sistem pengawasan kinerja pegawai. ASN tetap wajib menjalankan tugasnya secara profesional meskipun bekerja dari rumah.
Selain itu, pegawai juga harus tetap responsif terhadap komunikasi kerja dan siap menjalankan tugas dari atasan.
Pemerintah menyampaikan bahwa kebijakan ini tidak bersifat permanen dan akan dievaluasi secara berkala. Penilaian akan melihat sejauh mana efektivitas kebijakan ini dalam meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi produktivitas kerja.
Hasil evaluasi tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan apakah kebijakan WFH setiap Jumat akan dilanjutkan, diperluas, atau justru disesuaikan kembali.
Penerapan WFH bagi ASN setiap hari Jumat merupakan langkah strategis pemerintah dalam menciptakan sistem kerja yang lebih fleksibel, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.***
