CILACAP, SERAYUNEWS – Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengaku terkesan saat mengunjungi lembaga pemasyarakatan (lapas) di Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap. Dalam kunjungan perdananya ke pulau yang selama ini dikenal sebagai lokasi lapas dengan tingkat pengamanan tinggi tersebut, Menkes menilai kondisi lapas jauh dari kesan suram yang selama ini dibayangkannya.
Penilaian itu disampaikan saat menghadiri Kick Off Skrining Tuberkulosis (TB) dengan Rontgen Dada dan Cek Kesehatan Gratis Tahun 2026 bagi petugas pemasyarakatan, tahanan, narapidana, serta anak binaan di seluruh Indonesia yang dipusatkan di Lapas Ngaseman, Pulau Nusakambangan, Senin (29/6/2026).
Dalam sambutannya, Budi mengaku kunjungan tersebut menjadi pengalaman pertamanya menginjakkan kaki di Nusakambangan. Ia bahkan mengaku terkejut melihat kondisi lingkungan lapas yang dinilainya bersih, terang, dan terawat.
“Ini pertama kali saya ke Nusakambangan. Saya terkejut karena bersih, terang, terawat sekali. Kalau dibandingkan dengan beberapa rumah sakit daerah, di sini bahkan lebih bersih,” ujar Budi.
Ia mengungkapkan, sebelum datang langsung dirinya memiliki persepsi berbeda mengenai kondisi lembaga pemasyarakatan. Namun setelah melihat sejumlah lapas di Nusakambangan, pandangannya berubah. Menurutnya, lingkungan pembinaan yang tertata dengan baik menjadi modal penting dalam menjaga kesehatan warga binaan.
Budi juga mengapresiasi berbagai program pembinaan yang dijalankan di dalam lapas, mulai dari kegiatan pertanian, budi daya ikan hingga pemeliharaan udang. Menurutnya, aktivitas tersebut tidak hanya membangun keterampilan warga binaan, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.
“Berbagai kegiatan pembinaan seperti bercocok tanam, budi daya ikan, hingga pemeliharaan udang menunjukkan upaya pembinaan yang produktif sekaligus mendukung kebutuhan pangan warga binaan,” katanya.
Selain lingkungan lapas, Menkes juga menilai fasilitas kesehatan yang tersedia di Nusakambangan sudah cukup baik. Klinik di dalam lapas dinilai bersih, terang, dan layak untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada warga binaan.
Ia menegaskan, Kementerian Kesehatan memiliki tanggung jawab memastikan seluruh masyarakat, termasuk sekitar 272 ribu warga binaan yang berada di 532 lapas dan rumah tahanan di Indonesia, memperoleh hak pelayanan kesehatan yang setara.
Menurut Budi, lingkungan yang sehat memiliki peran besar dalam mencegah berbagai penyakit menular, terutama infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang masih menjadi salah satu penyakit paling banyak ditemukan di lingkungan pemasyarakatan.
“Lingkungan yang bersih, ventilasi yang baik, paparan sinar matahari yang cukup, aktivitas fisik, serta asupan gizi yang memadai merupakan faktor penting dalam mencegah penyakit, khususnya ISPA yang menjadi salah satu penyakit terbanyak di lapas,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan di seluruh lapas dan rumah tahanan di Indonesia.
Menurut Agus, penguatan klinik lapas akan dibarengi dengan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan agar pelayanan kepada warga binaan semakin optimal.
“Kami akan terus meningkatkan kapasitas layanan kesehatan sekaligus kompetensi tenaga medis di lingkungan pemasyarakatan agar mampu memberikan pelayanan yang semakin baik kepada warga binaan,” kata Agus.
Ia juga mengapresiasi dukungan Kementerian Kesehatan berupa bantuan berbagai peralatan medis, mulai dari monitor pasien, mesin rekam jantung, pompa infus elektronik hingga perangkat kesehatan lainnya. Bantuan tersebut dinilai akan memperkuat pelayanan kesehatan sekaligus mendukung pelaksanaan program cek kesehatan gratis secara berkelanjutan.
Selain itu, Agus mengajak media massa ikut mengawal pelaksanaan layanan pemasyarakatan. Ia menegaskan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terbuka terhadap kritik maupun laporan apabila ditemukan adanya penyimpangan yang dilakukan petugas.
“Kami siap menerima koreksi, terutama dari teman-teman media, bila ada perlakuan petugas yang memanfaatkan warga binaan atau melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas,” ujarnya.
Menurut Agus, keterbukaan terhadap pengawasan publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang profesional, humanis, dan akuntabel, seiring dengan upaya pemerintah terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi seluruh warga binaan di Indonesia.
