SERAYUNEWS-Pada peringatan Hari Kartini yang diperingati setiap 21 April, penting untuk merenungkan kembali perjuangan emansipasi perempuan dan bagaimana terus berupaya untuk memberi ruang bagi perempuan dan anak agar mendapatkan perlindungan serta kesempatan yang setara dalam kehidupan.
Di Kabupaten Cilacap, perjuangan tersebut kembali disuarakan oleh Indah Mayasari, M.Pd, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, yang menegaskan bahwa penguatan dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan bagi anak-anak, khususnya korban kekerasan, harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Indah menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus memastikan perlindungan yang layak bagi perempuan dan anak, terutama mereka yang menjadi korban kekerasan dalam berbagai bentuk, baik fisik, psikologis, maupun seksual.
“Ini adalah tanggung jawab kita sebagai negara dan bangsa untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang rentan, mendapatkan hak-hak mereka dan peluang yang setara untuk berkembang,” kata Indah, Senin (21/4/2025).
Lebih lanjut, Indah menekankan bahwa korban kekerasan membutuhkan pendampingan yang tidak hanya berbentuk perlindungan hukum, tetapi juga dukungan emosional dan sosial yang dapat membantu mereka untuk bangkit dan melanjutkan kehidupan mereka.
Ia juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap eks buruh migran, yang sering kali menjadi korban eksploitasi dan kekerasan. Menurutnya, mereka harus dipastikan memperoleh kehidupan yang lebih baik setelah kembali ke tanah air.
Indah mendorong agar program-program pemberdayaan perempuan, anak, dan eks buruh migran disusun dengan pendekatan yang terencana dan berbasis data yang akurat serta terukur.
“Tanpa data yang akurat, kita tidak bisa menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, pemuktahiran data korban kekerasan menjadi hal yang sangat penting,” tegasnya.
Ia berharap pada tahun 2025 ini, seluruh SKPD terkait, khususnya Dinas Sosial, dapat segera melakukan pendataan dan pemuktahiran data korban kekerasan di Cilacap.
Pemuktahiran data ini, menurut Indah, bukan sekadar formalitas. Data yang akurat akan menjadi dasar dalam perencanaan program yang benar-benar berbasis pada kebutuhan riil di lapangan.
Dengan data yang terkini, pemerintah daerah bisa merancang kebijakan yang tepat sasaran dan mengidentifikasi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.
Indah juga menekankan pentingnya evaluasi yang transparan dan akuntabel terhadap setiap program yang dijalankan. Program pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan, serta pemberdayaan eks buruh migran, menurutnya, harus memiliki indikator kinerja yang jelas.
“Misalnya, apakah tingkat pemberdayaan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan meningkat? Apakah mereka dapat mengakses layanan kesehatan, psikologis, dan hukum dengan mudah? Ini harus dicatat dalam sistem monitoring yang memadai dan dilakukan secara berkala,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa evaluasi program harus dilakukan dengan berbasis data, guna mengetahui dampak nyata dari program yang telah dijalankan. Evaluasi yang baik akan mengungkapkan apakah tujuan yang ditetapkan sudah tercapai dan jika ada kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas program tersebut.
Indah menyadari bahwa dalam merancang dan melaksanakan program-program ini, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat itu sendiri, sangat diperlukan.
“Mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam mengenai kondisi dan kebutuhan di lapangan. Bersama-sama kita bisa menciptakan ekosistem yang saling mendukung untuk mempercepat pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, serta pemberdayaan eks buruh migran,” katanya.
Indah menegaskan bahwa program-program pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan, anak korban kekerasan, dan eks buruh migran harus menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Kita harus memastikan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi mereka yang paling membutuhkan,” tegasnya.
Indah mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun Kabupaten Cilacap yang lebih baik, lebih aman, dan lebih berkeadilan.
“Mari pastikan bahwa setiap perempuan dan anak korban kekerasan, serta eks buruh migran, mendapatkan perlindungan yang layak dan kesempatan untuk memulai kehidupan yang lebih baik,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka yang rentan tidak terabaikan dan mendapatkan hak-hak mereka untuk hidup dengan martabat.
Pada momen Hari Kartini ini, semangat untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak harus terus digelorakan, agar mereka dapat hidup dengan aman, penuh harapan, dan masa depan yang lebih cerah di Kabupaten Cilacap.
