SERAYUNEWS– Pendidikan bukan sekadar urusan sektor pembangunan, tetapi merupakan fondasi utama bagi peradaban sebuah daerah. Di Kabupaten Cilacap, urgensi peningkatan mutu layanan pendidikan kini menjadi perhatian serius. Pasalnya, ada sejumlah persoalan krusial yang terus membayangi sistem pendidikan lokal, mulai dari infrastruktur yang memprihatinkan hingga anggaran yang belum optimal menyasar inti permasalahan.
“Pendidikan bukan hanya sektor pembangunan, melainkan fondasi peradaban. Suatu bangsa, apalagi daerah, tidak akan mampu maju tanpa didukung oleh sistem pendidikan yang kuat dan berdaya saing,” ujar Wakil Ketua DPRD Cilacap, Indah Mayasari, M.Pd, Jumat (13/6/2025).
Sebagai kabupaten terluas di Jawa Tengah dengan kondisi geografis yang kompleks (dari wilayah pesisir hingga pegunungan) Cilacap menghadapi tantangan besar dalam mendistribusikan layanan pendidikan secara merata. Jumlah penduduk yang besar dan adanya kesenjangan antar kecamatan menambah tingkat kerumitan dalam penyusunan dan implementasi kebijakan pendidikan.
Meskipun alokasi anggaran pendidikan di Cilacap telah mencapai batas minimal 20% dari APBD sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, efektivitas pemanfaatan anggaran tersebut masih jauh dari harapan. Indah menyoroti bahwa struktur anggaran lebih banyak tersedot untuk keperluan rutin birokrasi.
“Ketika kita mengupas lebih dalam struktur dan komposisi anggaran tersebut, kita menemukan ironi yang perlu segera dibenahi. Dari total 20% anggaran pendidikan, lebih dari 80%-nya digunakan untuk belanja rutin, seperti gaji guru dan pegawai, tunjangan, dan belanja operasional kantor. Sementara anggaran untuk program strategis peningkatan mutu dan layanan pendidikan hanya mendapatkan porsi kecil, kurang dari 20% dari keseluruhan alokasi,” paparnya.
Salah satu titik lemah paling nyata dalam dunia pendidikan Cilacap adalah kondisi infrastruktur sekolah dasar. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, lebih dari 60% sekolah dasar tidak layak huni. Kerusakan mencakup bangunan tua, atap bocor, dinding retak, toilet rusak, minim fasilitas air bersih, hingga meja dan kursi yang reyot. Banyak sekolah juga tidak memiliki fasilitas dasar seperti perpustakaan, ruang keterampilan, atau laboratorium sederhana.
“Realita ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan kita masih berkutat pada problem dasar. Bagaimana mungkin kita berharap lahirnya generasi yang unggul dan kompetitif jika tempat mereka belajar pun tidak memadai?” tutur Indah.
Masalah lain yang tak kalah mendesak adalah ketimpangan kualitas tenaga pendidik dan kurangnya program peningkatan kapasitas. Guru-guru di Cilacap masih jarang mendapatkan pelatihan berkelanjutan, terutama dalam menghadapi tantangan digitalisasi pendidikan. Koneksi internet yang buruk di banyak sekolah semakin memperparah keadaan.
“Sayangnya, alokasi anggaran untuk pelatihan, workshop, peningkatan kompetensi digital, bahkan penguatan soft skill untuk guru masih sangat minim. Lebih menyedihkan lagi, banyak sekolah yang tidak memiliki koneksi internet yang layak, sehingga kesempatan memanfaatkan platform digital sebagai media belajar menjadi sangat terbatas,” jelasnya.
Menurut Indah, paradigma berpikir tentang pendidikan harus diubah. Ia menekankan bahwa pendidikan bukanlah beban anggaran, melainkan investasi jangka panjang yang akan menghasilkan efek berantai bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Setiap rupiah yang dialokasikan untuk memperbaiki sekolah, melatih guru, dan menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas akan menghasilkan dampak sosial dan ekonomi yang jauh lebih besar dalam jangka panjang,” tegasnya.
Investasi pendidikan diyakini akan mampu menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas tenaga kerja, menurunkan pengangguran, dan mendorong mobilitas sosial yang pada akhirnya akan memperkuat daya saing daerah.
Indah menyampaikan lima rekomendasi strategis yang harus segera dilakukan pemerintah daerah jika ingin membawa pendidikan Cilacap ke arah yang lebih baik:
1. Reformulasi Komposisi Anggaran Pendidikan
Pemerintah daerah perlu menyusun ulang struktur belanja pendidikan. Minimal 30% dari total anggaran pendidikan harus difokuskan pada pengembangan mutu, bukan sekadar belanja rutin.
2. Program Rehabilitasi Infrastruktur Sekolah
Harus ada program besar-besaran untuk merenovasi sekolah dasar yang rusak. Setiap tahun perlu ditargetkan jumlah sekolah yang diperbaiki dari efisiensi anggaran nonprioritas.
3. Peningkatan Kapasitas Guru dan Sekolah
Alokasi khusus untuk pelatihan guru, manajemen sekolah, dan penyediaan perangkat digital harus diperkuat. Guru harus dibekali untuk mampu menghadapi perubahan zaman.
4. Kolaborasi Multisektor
Sektor swasta, LSM, perguruan tinggi, dan komunitas harus dilibatkan secara aktif. Program CSR perusahaan-perusahaan besar di Cilacap harus diarahkan untuk mendukung pendidikan.
5. Monitoring dan Evaluasi Partisipatif
Pengawasan penggunaan anggaran harus melibatkan masyarakat dan dilakukan secara transparan, agar program yang dilaksanakan tepat sasaran dan efektif.
Di akhir pernyataannya, Indah menegaskan bahwa masa depan Cilacap sangat ditentukan oleh kualitas layanan pendidikan hari ini. Bagi dia, ruang kelas bukan sekadar tempat belajar, tetapi tempat di mana harapan dan cita-cita tumbuh.
“Meningkatkan kualitas layanan pendidikan bukan pilihan, tapi kewajiban moral dan konstitusional. Saatnya kita tidak hanya melihat angka 20% sebagai bentuk kepatuhan administratif, tapi sebagai peluang untuk menghadirkan transformasi nyata. Mari kita kawal bersama, demi generasi Cilacap yang cerdas, tangguh, dan mampu menjawab tantangan zaman,” pungkasnya.
