SERAYUNEWS- Pemerintah Kabupaten Cilacap mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat menyusul penyerahan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2024. Dalam Rapat Paripurna, DPRD menyampaikan sederet catatan penting yang dinilai perlu segera ditindaklanjuti guna memperbaiki tata kelola pemerintahan ke depan.
Ketua DPRD Cilacap, Taufik Nurhidayat, secara resmi menyerahkan dokumen rekomendasi tersebut kepada Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman. Penyerahan dilakukan di hadapan jajaran Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Cilacap, pada Rabu, 14 Mei 2025.
Dalam rapat tersebut, Panitia Khusus (Pansus) V DPRD membacakan hasil pembahasan mendalam terhadap LKPJ yang disampaikan oleh eksekutif. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah defisit dalam pelaksanaan APBD tahun 2024, yang dinilai menunjukkan perlunya perbaikan dalam perencanaan anggaran serta pengelolaan keuangan daerah.
Ketua DPRD Cilacap, Taufik Nurhidayat, menyampaikan bahwa rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Cilacap yang diserahkan bertujuan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Ia menegaskan beberapa poin penting yang perlu menjadi perhatian, terutama terkait dengan perencanaan dan eksekusi program yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Perencanaan dibuat oleh eksekutif, targetnya juga ditentukan oleh eksekutif, dan pelaksanaannya pun menjadi tanggung jawab eksekutif. Namun, jika ada OPD yang gagal mencapai target, mungkin ada kekurangan pada tahap perencanaan, apakah itu tidak realistis atau kurang terukur, baik dari segi pendapatan maupun belanja,” ujar Taufik.
Lebih lanjut, Taufik menekankan pentingnya perbaikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program, karena anggaran yang digunakan adalah uang rakyat yang harus dikelola secara hati-hati dan optimal. Ia juga menyoroti potensi pendapatan daerah yang perlu dikaji ulang secara lebih mendalam.
“Ke depan, kami akan bekerja sama dengan eksekutif untuk menggali potensi pendapatan daerah lebih maksimal. Kita harus mengajak pihak-pihak yang berkompeten agar perencanaan pendapatan tidak meleset,” tambahnya.
Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya efisiensi dan akuntabilitas dalam realisasi keuangan daerah. Rekomendasi ini diharapkan menjadi bahan introspeksi bagi seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Cilacap.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang disampaikan DPRD. Ia mengapresiasi sikap kritis dan konstruktif legislatif dalam mendorong perbaikan kinerja pemerintah daerah.
“Rekomendasi ini menjadi masukan berharga bagi kami. Pemerintah Kabupaten Cilacap akan terus berbenah dan berupaya menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Syamsul.
Dengan penyerahan rekomendasi ini, baik eksekutif maupun legislatif berharap terjalin sinergi yang kuat dalam menciptakan pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Cilacap.
