Cilacap, serayunews.com
Hal itu menjadi pembahasan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap tahun 2024, di Gedung Diklat Jalan Jenderal Soedirman Cilacap, Senin (13/3/2023).
Hadir dalam Musrenbang yakni Pj Bupati Cilacap Yunita Dyah Suminar, Ketua DPRD Cilacap Taufik Nurhidayat beserta jajaran, perwakilan unsur Forkopimda, Perencana Ahli Madya Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cilacap, Pimpinan BUMN/BUMD, swasta, perbankan, perguruan tinggi, ketua LPM dan asosiasi.
Pj Bupati menyampaikan, prioritas pembangunan Kabupaten Cilacap tahun 2024 di antaranya penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih melayani & inovatif serta peningkatan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi, dengan fokus pada percepatan reformasi birokrasi, peningkatan kemampuan keuangan daerah, optimalisasi pengelolaan aset & peningkatan pelayanan publik.
Baca juga: [insert page=’pro-investasi-kecamatan-kroya-cilacap-lakukan-penataan-ruang’ display=’link’ inline]
Selain itu, peningkatan toleransi, kerukunan antar umat beragama, wasbang dan bela negara serta partisipasi politik dan peningkatan implementasi inovasi daerah.
Untuk perwujudan kualitas hidup SDM yang berdaya saing dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan dan faskes. Pengendalian penduduk wujudkan generasi berkualitas. Peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan dan budaya literasi masyarakat. Pemberdayaan wirausaha muda, pengembangan OR, peningkatan kualitas SDM, keadilan gender dan pemenuhan hak anak
Sedangkan percepatan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, fokus pada peningkatan kualitas produksi pertanian dan perikanan. Peningkatan pertumbuhan usaha mikro dan pengembangan ekraf. Peningkatan pelayanan perijinan dan investasi melalui MPP. Optimalisasi penanganan kemiskinan dan stunting, potensi cadangan pangan serta peningkatan keterampilan berusaha dan perluasan lapangan kerja.
Dalam peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan fokus pada peningkatan kemantapan infrastruktur. Percepatan pencapaian SPM bidang perumahan permukiman. Peningkatan akses air minum dan peningkatan akses sanitasi layak serta pengelolaan SDA.
Untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dengan fokus pada Penurunan emisi gas rumah kaca. Peningkatan kualitas air dan udara dari zat pencemar. Lalu, peningkatan pengelolaan sampah di TPA.
Peningkatan pembangunan kawasan pedesaan dan kewilayahan, dengan fokus pada pemberdayaan desa berbasis potensi lokal. Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintah desa/kelurahan.
Sementara itu, berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Cilacap, isu strategis tersebut yakni angka kemiskinan tahun 2022 sebesar 11,02% dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 9,62%.
Dua hal tersebut menurut Yunita erat kaitannya dengan kesejahteraan. Hal lain yang juga membutuhkan perhatian khusus yakni prevalensi stunting yang masih tinggi yakni 17,06%, inflasi yang masih tinggi di angka 6,81%, dan bencana alam.
“Seperti yang Bappenas sampaikan, beberapa hal yang perlu, satu kemiskinan, kedua pengangguran terbuka. Kalau bicara jalan Kabupaten itu ada 880 miliar jalan semuanya jadi mulus bisa rigid beton atau hotmix, maka pentahapannya nanti akan lebih kelihatan kalau data basenya jelas, termasuk hal lain yang sifatnya fisik infrastruktur tadi. Untuk mengintervensinya harus ada dengan berupa data base yang baik, seperti halnya stuntinya harus by name by address,” ujar Pj Bupati.
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Cilacap Taufik Nurhidayat menyampaikan, Musrenbang membutuhkan partisipasi masyarakat yang penyalurannya oleh legislatif. Tujuannya agar rencana pembangunan yang disusun Bappeda komperhensif, mengingat kebutuhan masyarakat yang terus berubah
“Maka sangat butuh partisipasi masyarakat. Regulasi memberikan ruang untuk itu. Pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan ‘atas ke bawah, bawah ke atas,” ujar Taufik.
Dalam Musrenbang itu juga ada pembahasan mengenai proyeksi kemampuan keuangan daerah tahun 2024 yaitu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti APBD 2023 sebanyak 757,7 miliar dan rancangan RKPD 2024 naik menjadi 789,3 miliar.
Untuk pendapatan transfer APBD 2023 sebesar 2,6 triliun, dan rancangan RKPD 2024 turun menjadi 2,058 triliun. Lain-lain pendapatan daerah yang sah APBD 2023 sebanyak 23 miliar menjadi 21 miliar.
Sedangkan jumah belanja yang terdiri dari belanjar operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer, APBD 2023 sebanyak 3,58 triliun pada rangan RKPD 2024 turun 3,37 triliun. Atau defisit 126 miliar tahun 2023 dan 510 miliar rancangan RKPD 2024.
