SERAYUNEWS – Rencana evaluasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap pasca operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi mendapat sorotan publik.
Langkah yang disampaikan Plt Bupati Ammy Amalia Fatma Surya ini dinilai sebagai sinyal awal pembenahan, meski tantangan ke depan tidak ringan.
Koordinator LSM Seroja, Ekanto Wahyuning Santoso, menyampaikan apresiasinya terhadap rencana tersebut.
“Saya memberikan satu bentuk apresiasi terhadap pernyataan Mbak Ammy, Plt Bupati Cilacap, bahwa beliau akan melakukan satu bentuk evaluasi. Yang kata evaluasi ini sangat bisa diartikan sangat luas ya, bisa evaluasi administrasi, evaluasi sumber daya manusia,” ujar Ekanto, Selasa (7/4/2026).
Ekanto menilai, evaluasi ini harus mampu menghasilkan perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Pasalnya, situasi pasca OTT KPK membuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah perlu dibangun kembali dari awal.
“Dalam situasi pasca OTT KPK, untuk membangun kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Cilacap itu bukan hal yang mudah. Namun ini ada upaya dari Plt Bupati untuk melakukan perbaikan dengan cara evaluasi,” katanya.
Ia juga menyoroti dinamika internal birokrasi setiap kali istilah evaluasi muncul. Menurutnya, evaluasi sering dikaitkan dengan rotasi dan mutasi jabatan, yang memicu spekulasi di kalangan pejabat.
“Kalau ada kata evaluasi dari pimpinan daerah, kepala daerah maupun Sekda, kadang membuat suasana itu menghangat di lingkungan Pemkab Cilacap. Karena rata-rata evaluasi dikaitkan dengan rotasi sumber daya manusia, rotasi pejabat, mutasi, dan lain sebagainya,” ungkapnya.
“Sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan liar, siapa akan ke mana, OPD apa akan diisi siapa,” lanjutnya.
Namun, Ekanto melihat situasi saat ini berbeda. Isu rotasi dan mutasi tidak lagi menjadi perhatian utama, khususnya di level pimpinan OPD.
“Sekarang suasananya sangat berbeda. Kata evaluasi sudah tidak merangsang untuk dibicarakan lagi. Kata rotasi, mutasi, sudah tidak begitu menarik bagi pimpinan OPD, khususnya eselon II,” jelasnya.
Ia menilai, sebagian pejabat kini lebih memilih berada di zona nyaman.
“Karena saat ini orang berpikir lebih nyaman dalam situasi pasif, lebih nyaman mengalir, sehingga harapannya aman sampai menikmati masa pensiun,” ujarnya.
“ Saya pikir sekarang kata mutasi, rotasi sudah tidak bisa untuk menakut-nakuti pejabat,” tegas Ekanto.
Lebih jauh, Ekanto menekankan pentingnya menjadikan evaluasi sebagai momentum pembenahan tata kelola pemerintahan yang profesional dan objektif.
“Ini menjadi momen yang baik buat Plt Bupati untuk memperbaiki tatanan pemerintahan secara profesional, tanpa bicara senang atau tidak senang, atau pertimbangan subjektif,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya konsistensi antara ucapan dan tindakan pimpinan.
“Saya juga berharap Plt Bupati ini konsisten. Apa yang dikatakan, itu yang dilakukan,” ucapnya.
Menurutnya, setiap pernyataan pimpinan akan selalu menjadi perhatian publik dan jajaran birokrasi.
“Karena kata-kata pimpinan itu akan selalu diingat oleh jajaran di bawahnya dan masyarakat. Jadi tidak boleh main-main,” tegasnya.
Ekanto turut mengingatkan agar penyelenggaraan pemerintahan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau melanggar regulasi.
“Jangan sampai Cilacap dirobek-robek untuk kepentingan pribadi atau yang melawan regulasi,” ujarnya.
Ia berharap evaluasi ini mampu memperkuat kembali kepercayaan publik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi di Kabupaten Cilacap.
“Harapan saya, ke depan evaluasi ini bisa membangun kepercayaan publik terhadap pelayanan Pemerintah Kabupaten Cilacap,” pungkasnya.
