SERAYUNEWS– Ketua DPRD Purbalingga HR Bambang Irawan menegaskan pembangunan infrastruktur harus sejalan dengan pembangunan manusia. Jangan sampai pembangunan infrastruktur sudah baik, tetapi kondisi masyarakat tidak ikut tumbuh.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) Daerah Pemilihan (Dapil) II di Kecamatan Kutasari, Kamis (26/2/2026). “Usulan pembangunan infrastruktur, hibah, maupun program kemasyarakatan harus disaring secara realistis. Ia memahami kebutuhan pembangunan di empat kecamatan wilayah Dapil II sangat beragam dan cukup banyak, namun kemampuan fiskal daerah tetap memiliki keterbatasan,” ungkapnya.
Ketua DPRD Purbalingga menjelaskan bahwa hasil Musrenbangcam akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen tersebut selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama Badan Anggaran DPRD.
Pada kesempatan itu, ia juga menyinggung adanya perubahan mekanisme penyerapan aspirasi pasca supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat ini, anggota dewan wajib menyampaikan aspirasi yang linier dengan daerah pemilihannya.
Selain itu, dana Pokok Pikiran (Pokir) difokuskan untuk program yang bukan menjadi tanggung jawab langsung pemerintah kabupaten.“Harapannya, dengan ketersediaan anggaran yang relatif terbatas ini, minimal dapat mendorong pembangunan infrastruktur sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat,” harapnya.
