SERAYUNEWS—- Target angka kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah pemerintah tetapkan sebesar 6,5 – 7,5 persen.
Namun, memasuki ujung kekuasaan Presiden Joko Wododo (Jokowi), angka kemiskinan masih di angka 9,03 persen.
Pada bulan Maret 2023 angka kemiskinan 9,36 persen, sedang pada bulan Juni 2024 angka kemiskinan 9,03 persen. Itu berarti dalam waktu satu tahun ada penurunan sebesar 0,33 persen.
“Persentase penduduk miskin turun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023,” kata Plt Sekretaris Utama BPS Imam Machdi saat konferensi pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (1/7/2024).
Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebanyak 25,22 juta orang atau lebih rendah 0,68 juta dibandingkan Maret 2023 yang sebanyak 25,90 juta orang.
Jika kita lihat secara keseluruhan selama 10 tahun, jumlah penduduk miskin selama 10 tahun terakhir turun sekitar 2,2% per tahun.
Artinya, selama satu dekade masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, penduduk miskin di Indonesia sudah berkurang sekitar 3,06 juta orang.
“Jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 3,06 juta orang atau turun sekitar 2,22% poin dalam sepuluh tahun terakhir,” kata Imam.
Imam menjelaskan jika Maret 2014 jumlah penduduk miskin sebanyak 28,28 juta orang, lalu pada Maret 2015 naik menjadi 28,59 juta orang.
Setelahnya, angka mengalami penurunan secara konsisten. Memang pada Maret 2020 sempat naik sebanyak 26,42 juta orang karena merebaknya Pandemi Covid-19.
“Secara rata-rata, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 300 ribu orang per tahun,” kata Imam Machdi.
Menyikapi terjadinya penurunan angka kemiskinan satu tahun terakhir tersebut, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar berpendapat, penyebabnya adalah aktivitas pemilu.
Selain itu, karena banyaknya uang beredar dan pemberian bansos yang masif dari pemerintah. Untuk alokasi perlinsos tahun ini sesuai APBN 2024 mencapai Rp496 triliun, Rp97 triliun di antaranya untuk bansos.
“Penurunan angka kemiskinan ini karena faktor pemilu dan bansos-bansos yang diberikan. Namun, penurunan ini tidak signifikan, tidak solid,” kata Timboel di Jakarta (1/7/2024).
Timboel menegaskan bahwa pemerintah tidak optimal menekan angka kemiskinan. Pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan dikisaran 6,5%- 7,5%. Namun, selama empat tahun terakhir presentase penduduk miskin tidak pernah di bawah 9%.
“Pemerintah masih kurang berhasil menekan angka kemiskinan sampai saat ini,” kata Timboel.
Lantas, bagaimana dengan taget? Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy pesimistis target tersebut bisa tercapai pada 2024.
“Iya itu kemungkinan besar (target) tidak akan tercapai kalau targetnya 7,5%. Posisinya sekarang (angka kemiskinan) masih 9,3 %,” ujar Muhadjir di kompleks Istana Wapres, Jakarta, Kamis (22/2/2024).*** (O Gozali)
