Purbalingga, serayunews.com
“Kebijakan menaikkan harga BBM merupakan salah satu upaya mengurangi beban subsidi negara. Ini agar perekonomian bisa kembali sehat. Terkait adanya dampak kepada masyarakat tentu pemerintah akan mencari solusi, termasuk untuk membantu masyarakat yang terdampak kenaikan BBM,” katanya saat memberikan sambutan pengantar dalam Focus Group Discussion (FGD) tentang Penyesuaian Kenaikan Harga BBM dalam Perspektif Potensi Konflik Ekonomi, yang diselenggarakan Polres Purbalingga. Kegiatan berlangsung di Aula Objek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Kamis (27/10/2022).
Bupati Tiwi juga menyampaikan terima kasih atas inisiasi Kapolres Purbalingga menyelenggarakan FGD. Kegiatan ini sebagai wahana untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat dan menyampaikan pikiran dan kendala yang ada.
“Pemerintah membuat kebijakan pasti ada manfaat. Saya yakin kebijakan kenaikan harga BBM ini adalah kebijakan yang sangat tepat,” ucapnya.
Bupati menambahkan dengan diskusi ini, bisa memberikan pemahaman, jangan hanya menyalahkan pemerintah. Nanti akan dirumuskan kebijakan pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM.
Kapolres Purbalingga AKBP Era Johny Kurniawan mengatakan beberapa waktu yang lalu pemerintah menetapkan kenaikan harga BBM. Kenaikan tersebut tidak serta merta namun merupakan opsi terakhir melalui berbagai macam pertimbangan.
“Salah satunya terkait subsidi bagi masyarakat menengah yang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah mengalihkan subsidi tersebut dalam bentuk bantuan sosial kepada masyarakat,” ucapnya.
Kapolres menambahkan adanya FGD ini, harapannya sebagai ajang diskusi bagi seluruh peserta yang hadir. Sehingga dapat mengambil langkah ke depan serta turut mendukung terciptanya situasi kondusif di Kabupaten Purbalingga.
FGD juga menghadirkan narasumber Profesor Agus Suroso dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto dan Sales Branch Manager Pertamina Patraniaga MOR IV Jawa Bagian Tengah wilayah Banyumas, Cilacap dan Purbalingga M Farid Akbar.
Hadir dalam FGD tersebut, Forkopimda Purbalingga dan stakeholder terkait. Peserta kegiatan adalah perwakilan kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, BEM Unsoed, BEM Unperba, Apindo Purbalingga, SPSI, Ojol, Organda, dan sejumlah ormas.
