SERAYUNEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas berharap Badan Gizi Nasional (BGN) segera membentuk kantor perwakilan di daerah.
Keberadaan kantor tersebut penting, untuk memudahkan koordinasi teknis pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Banyumas, Nungky Harry Rachmat, menyampaikan hal itu dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Banyumas.
Rapat itu berlangsung bersama Tim Pemantauan Sekretariat Negara di Ruang Joko Kaiman, Purwokerto, Kamis (16/10/2025).
“Koordinator MBG di daerah saat ini kesulitan dalam berkoordinasi karena tidak ada perwakilan resmi BGN di tingkat daerah,” kata Nungky.
Menurut Nungky, secara teknis pemerintah daerah tetap memikul tanggung jawab pelaksanaan MBG, meskipun kewenangannya terbatas.
Kondisi ini sering menimbulkan kebingungan di lapangan, terutama saat muncul masalah pada pelaksana program.
“Contohnya, apakah pemerintah daerah boleh memberikan sanksi atau tidak terhadap pengelola MBG, ini belum jelas. Karena itu kami berharap Perpres segera ditertibkan agar bisa menjawab persoalan di lapangan,” ujarnya.
Nungky menegaskan bahwa kejelasan regulasi dan kehadiran BGN di tingkat daerah menjadi kunci agar program nasional ini berjalan efektif dan tepat sasaran.
Menanggapi hal tersebut, Tim Pemantauan Sekretariat Negara, Benedicta Trixie, menyebutkan bahwa pembentukan kantor perwakilan BGN di daerah masih dalam tahap pembahasan. Namun, rencana tersebut tampaknya belum mencakup tingkat kabupaten.
“Rencana untuk kantor perwakilan sedang dalam proses pembahasan. Tetapi sepertinya hanya di tingkat provinsi,” katanya.
Dengan demikian, koordinasi antara BGN pusat dan pemerintah kabupaten masih akan dilakukan melalui struktur provinsi sambil menunggu regulasi baru diterbitkan.
