Peluncuran fitur resmi oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah ini pada Senin (28/11/2022) di Hotel Patrajasa, Kota Semarang.
Kepala Balai Transportasi Jateng Joko Setiawan menuturkan selain kian mudah dan praktis, konsumen akan mendapatkan cashback pembelian tiket Trans Jateng hingga 100% periode 1 Desember 2022 hingga akhir Februari 2023 nanti. Program itu untuk menarik minat konsumen beralih ke transaksi nontunai.
“Dari seluruh transaksi (nontunai) memang masih kecil. Makanya kita ingin dorong, begitu soft launching, pengguna mendapat manfaat. Apalagi ada program tadi cashback 100%, ini bisa menarik orang untuk mau menggunakan transaksi nontunai di Trans Jateng,” paparnya.
Joko menambahkan, saat ini pihaknya terus melakukan pengembangan dan evaluasi, salah satunya terhadap aplikasi yang saat ini hanya support di android. Namun ke depan, pihaknya tetap akan mengembangkan untuk support di IOS.
“Sekaligus kita juga melakukan evaluasi dan feedback. Jadi kita harapannya, kalau ada masukan, bahkan mungkin hal-hal yang tidak menyenangkan pun, kirim feedback ke kami, supaya kami bisa melakukan terus pembenahan, kemudian pemutakhiran informasi, data-data dan semua hal,” jelas Joko.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro menambahkan, sebelumnya, Trans Jateng sudah menyediakan layanan cashless bekerjasama dengan bank pemerintah. Alat pembayarannya menggunakan kartu. Hadirnya alat pembayaran terbaru lewat aplikasi Si Anteng, diharapkan Henggar akan lebih memberikan banyak pilihan mudah bagi konsumen untuk mendapatkan tiket.
“Tentu ini untuk lebih menciptakan pelayanan BRT Trans Jateng yang lebih akuntabel lagi, tidak perlu repot-repot lagi menyiapkan uang kembalian,” katanya.
Kepala Divisi Implementasi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah serta Manajemen Industri Bank Indonesia Perwakilan Jateng Noviarso Manullang menyambut baik inovasi pengembangan alat pembayaran oleh Trans Jateng. Menurutnya, upaya tersebut adalah bagian dari komitmen bagaimana mendorong penggunaan teknologi, untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
“Ini adalah sebuah proses perubahan budaya. Perubahan kebiasaan. Artinya infrastruktur yang ada mempengaruhi. Nah tentunya kita melihat bahwa proses ini tidak bisa berjalan cepat. Tapi kami melihat bahwa ini bisa dilakukan,” ungkapnya.
