SERAYUNEWS–Penghasilan tetap (siltap) perangkat desa di Kabupaten Banyumas, sampai saat ini tercatat tertinggi di wilayah Banyumas Raya. Untuk tahun ini, mereka juga mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pertama kalinya, meskipun baru 30 persen.
Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes) Kabupaten Banyumas, Arif Triyanto S.Sos mengatakan, Siltap dan THR merupakan wujud komitmen Pemkab Banyumas untuk meningkatkan kesejahteraan para perangkat desa.
“Penghasilan perangkat desa Banyumas tertinggi di Banyumas raya, ini merupakan bentuk kepedulian dan komitmen Pak Bupati serta Pak Wakil Bupati terhadap peningkatan kesejahteraan perangkat desa. Untuk THR, tahun ini pertama kali diberikan, meskipun baru 30 persen dan pemberian langsung ke pihak desa, kita dari Dinsospermasdes hanya memberikan data saja,” terangnya, Jumat (19/5/2023).
Dan terkait honor untuk ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), diserahkan kepada masing-masing desa. Bagi desa yang keuangannya memungkinan, bisa memberikan honor sesuai dengan kemampuan desa. Sejauh ini, beberapa desa sudah menerapkan kebijakan tersebut sesuai perbup 55 tahun 2022, honor untuk ketua BPD diberikan pada maksimal Rp600.000, wakil ketua dan sekretaris BPD diberikan maksimal Rp550.000 per bulan dan sedangkan untuk anggota BPD diberikan maksimal Rp500.000 per bulan.
“Anggota BPD sangat variatif jumlahnya sekitar 5 – 9 orang per desa sesuai jumlah penduduk mendasari perda nomor 11 tahun 2015, penduduk desa dibawah 1.000 jumlah anggota BPDnya 5 orang, 1.001 – 4.000 jumlah anggota BPDnya 7 orang, dan 4.000 ke atas jumlah anggota BPDnya 9 orang sehingga untuk memberikan honor, diserahkan kepada kebijakan dan kemampuan keuangan masing-masing desa,” jelas Arif.
Sementara itu, dalam acara silaturahmi Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Banyumas, Satria Praja serta Badan Permusyawartan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Banyumas baru-baru ini, Bupati Banyumas, Achmad Husein menyampaikan ucapan terima kasih kepada para perangkat desa dan BPD yang sudah banyak membantu pemerintah, dengan program-program desa yang berjalan. Peningkatan kesejahteraan perangkat, sudah seharusnya pula dibarengi dengan peningkatan kinerja.
“Desa merupakan ujung tombak pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat, karenanya harus terus meningkatkan kinerja, terutama yang berhubungan dengan pelayanan terhadap masyarakat,” kata Husein.
Hal serupa juga disampaikan para perangkat desa atas dukungan bupati dan wakil bupati yang tiada henti, sehingga desa bisa menjalankan program-program dengan baik. Termasuk juga perhatian pemkab terhadap kesejahteraan para perangkat desa, yang memompa semangat mereka untuk bekerja lebih baik.
