SERAYUNEWS- Penjabat Bupati (Pj) Cilacap, M. Arief Irwanto mencanangkan enam program prioritas untuk percepatan pembangunan di wilayah Cilacap.
Ia pun mengajak seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan program tersebut, guna menyelesaikan berbagai persoalan strategis.
Arief memaparkan sejumlah program unggulan yang perlu penanganan segera, antara lain penanganan Kemiskinan ekstrem dan stunting. Kemudian peningkatan pelayanan kesehatan (TBC) dan pendidikan kesehatan dan pemberdayaan ekonomi lokal untuk penurunan tingkat pengangguran terbuka.
Program lainnya, kata dia, yakni pengelolaan ketahanan pangan dan ekonomi sirkular. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan pelayanan publik, serta peningkatan Infrastruktur, transportasi dan penanggulangan bencana.
“Masa jabatan enam bulan sebagai Penjabat Bupati tidak akan cukup untuk menyelesaikan semua program tersebut. Namun program-program ini dapat menjadi landasan kinerja untuk percepatan pembangunan di Cilacap. maka dari itu, saya meminta jajaran OPD untuk memaksimalkan kinerjanya,” kata Arief dalam Rapat Koordinasi Perangkat Daerah di ruang Jalabumi, komplek Setda Kabupaten Cilacap, Rabu (11/9/2024).
Sementara itu, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Sumbowo, menekankan pentingnya netralitas ASN menjelang Pilkada 2024.
Ia berharap seluruh ASN dapat menjaga netralitasnya, sehingga dapat menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakat dengan baik.
“Jelang tahun politik, ASN harus netral. Fokus saja untuk pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Ekonomi dan Pembangunan M. Wijaya memaparkan kondisi APBD Kabupaten Cilacap.
Secara umum meskipun APBD Kabupaten Cilacap masih minim untuk mengakomodir seluruh kebutuhan pembangunan, namun realisasi capaian program prioritas sejauh ini sudah cukup baik.
Secara keseluruhan, capaian progres fisik pelaksanaan kegiatan APBD hingga bulan Agustus 2024 mencapai 70,86%, atau masih 4,90% di bawah target fisik sebesar 75,76%. Untuk realisasi penyerapan belanja APBD, SP2D telah mencapai 58,56% dan SPJ 58,53%.
“Untuk pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 hingga bulan Agustus 2024, realisasi fisiknya sudah mencapai 100% dan realisasi keuangannya sebesar 20,68%.
Sementara untuk pelaksanaan/realisasi fisik Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024 hingga akhir bulan Agustus 2024 mencapai 64,61% untuk DAK Fisik dan 67,66% untuk DAK Non Fisik,” katanya.
