SERAYUNEWS – Pj Bupati Hanung Cahyo Saputro bersama para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggelar rapat evaluasi, di Smart Room Graha Satri, Senin (15/01/2024). Kesempatan ini untuk membahas berbagai persoalan dan rencana kerja di tahun 2024, tidak terkecuali soal kemiskinan ekstrem.
Pj Bupati Hanung optimistis, mampu menekan angka kemiskinan Kabupaten Banyumas sebesar 12,54 persen. Guna mewujudkan hal tersebut, maka dalam penanganannya perlu adanya tim kontroling dan evaluasi.
Tugasnya melaporkan bagaimana proses dan kesulitan yang terjadi di lapangan. Untuk itu, ia akan membentuk tim kontroling dan evaluasi yang akan merumuskan, serta memantau strategi-strategi penanganan kemiskinan.
“Ini di cek perkembangannya secara berkala setiap Minggu,” kata dia.
Hanung menuturkan, angka 12,54 persen itu setara dengan 216 ribu jiwa penduduk yang masih hidup dalam garis kemiskinan.
“Pekan depan strategi penanganan kemiskinan biasa akan seperti apa. Saya berharap ada strategi dan target yang harus kita capai di tahun 2024,” ujarnya.
Soal kemiskinan ekstrem, ia berharap bisa selesai di awal tahun ini. Ini dengan pertimbangan, sudah ada beberapa indikator yang tuntas 100 persen seperti stunting dan juga disabilitas.
“Syukur di bulan Maret bisa selesai. Setelah itu kita fokus tangani kemiskinan biasa,” ujarnya.
Selain fokus pada penanganan kemiskinan ekstrem, ia juga meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah agar tidak lupa untuk melakukan penanganan kemiskinan biasa. Menurutnya, dua hal tersebut bisa dilakukan beriringan.
“Langkah kedua adalah sinergitas. Kemiskinan ekstrem jalan kemiskinan biasa bisa jalan,” kata dia.
Pada pertemuan sebelumnya, Kepala Bappeda Litbang Dedy Noerhasan, memaparkan hasil intervensi. Terdapat beberapa komponen kemiskinan ekstrem seperti RTLH, listrik, air, jamban, resiko stunting, ATS, disabilitas, tidak bekerja, dan pendampingan desa oleh OPD.
Selain hal tersebut, Dedy juga menyampaikan rencana penanganan kemiskinan ekstrem Kabupaten Banyumas tahun 2024.
“Kami merencanakan membuat semacam projek terkait dengan perencanaan penanganan kemiskinan. Jadi ada dari pemerintah desa kepada masyarakat, untuk mengentaskan suatu kelompok masyarakat di intervensi oleh Dinas Pertanian, DLH berkolaborasi yang nantinya ada pelatihan, pemberian bibit dan sebagainya,” kata dia.
