PURWOKERTO, SERAYUNEWS – Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (LPPSH) bersama mitra resmi meluncurkan platform digital Kawal Banyumas melalui situs kawalaspirasi.id, Selasa (8/9/2026). Platform ini hadir sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai keluhan serta persoalan terkait pelayanan publik di Kabupaten Banyumas.
Momen peluncuran tersebut bertepatan dengan Workshop Interaktif bertajuk “Pengumpulan Data Partisipatif Komunitas melalui Platform Digital KAWAL BANYUMAS” dengan tema “Dari Suara Warga Menjadi Data: Membangun Demokrasi Digital yang Aman, Inklusif, dan Berbasis Bukti”.
Kegiatan ini menghimpun unsur masyarakat sipil, akademisi, jurnalis, NGO, komunitas, hingga pegiat sosial. Selain ajang pengenalan platform, workshop menjadi ruang kolaborasi untuk mengumpulkan, mengolah, dan mengawal aspirasi warga hingga terwujud menjadi rekomendasi kebijakan.
Direktur LPPSH, Dr. Barid Hardiyanto, mengungkapkan bahwa Kawal Banyumas dirancang untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik.
“Jadi Kawal Banyumas itu adalah kanal aspirasi untuk kerja advokasi dan layanan publik,” kata Barid, Selasa siang.
Aduan warga yang masuk ke dalam sistem akan dianalisis memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) guna menghasilkan policy brief yang akan diserahkan kepada pemerintah.
“Problem dan layanan publik ini kemudian diolah di dalam platform itu dengan menggunakan AI dan hasilnya akan menjadi policy brief yang akan disampaikan kepada pemerintah,” ujarnya.
Akses platform ini terbuka luas tanpa syarat khusus. Pengguna dapat melapor sekaligus memantau peta sebaran masalah, jumlah laporan, hingga status penanganannya secara langsung.
“Semua warga bisa mengakses. Di sana bisa memberikan pelaporan, kemudian bisa melihat peta sebaran problem yang ada di Banyumas,” katanya.
Kehadiran platform ini diharapkan memicu partisipasi aktif dari jurnalis, akademisi, NGO, hingga Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Keterlibatan lintas sektor menjamin setiap laporan ditindaklanjuti secara konkret melalui jalur diplomasi dan advokasi.
“Kita berharap teman-teman juga bisa membantu, misalnya terkait dengan lembaga bantuan hukum, kemudian teman-teman jurnalis sendiri. Jadi kita membantu sehingga kemudian masalah itu bisa kita sampaikan,” ujarnya.
Tim Leader Aplikasi Kawal LPPSH, Krisdianto, memaparkan sejumlah fitur andalan seperti sistem pengaduan, pengiriman dokumen foto/video, hingga pemantauan real time. Seluruh laporan akan melewati verifikasi ketat sebelum terolah secara otomatis menjadi draf policy brief.
“Ketika diproses itu akan langsung terverifikasi menjadi sebuah data yang secara otomatis nanti akan menjadi draft policy brief. Itu sebagai dasar untuk advokasi atau hearing kepada pengambil kebijakan,” jelas Krisdianto.
Inisiatif ini didukung oleh TIFA Foundation, Sisyphus, serta Digital Demokrasi Inisiatif. Rangkaian program berjalan dari akhir Juli hingga Oktober 2026, yang juga mencakup pelatihan literasi dan keamanan data pribadi bagi 40 peserta.
“Literasi digital tidak hanya untuk belajar meng-input platform Kawal, tetapi untuk perlindungan data karena saat ini perlindungan data kita secara umum masih sangat lemah,” katanya.
Langkah edukasi ini dipandang mendesak mengingat kelompok rentan, seperti komunitas masyarakat miskin, sering kali menjadi sasaran penyalahgunaan data.
Meski platform Kawal Aspirasi dirancang fleksibel untuk penerapan di mana saja, Kabupaten Banyumas terpilih sebagai wilayah percontohan perdana.
“Platformnya sendiri sebenarnya bisa wilayah lain. Jadi Kawal Aspirasi itu bisa di wilayah manapun di Indonesia. Nanti awalnya kita mulai dari Banyumas,” ujarnya.
Melalui kehadiran Kawal Banyumas, warga kini memiliki sarana digital yang transparan untuk menyuarakan aspirasi sekaligus mendorong iklim demokrasi lokal yang lebih responsif dan berbasis data.
