SERAYUNEWS- Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengaku menerima rekaman suara yang dugaannya berisi pernyataan dan arahan khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memerintahkan penegak hukum melakukan intimidasi.
Hasto kemudian memutarkan rekaman itu kepada awak media seusai hadir dalam upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan RI di Parkir Masjid At-Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8/2024).
“Jangan main-main, sekali lagi, yang bikin saya sendiri, lewat cara saya. Bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa. Lewat Kejaksaan akan saya bisikin aja, di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau ngintip sendiri kan ndak mungkin,” demikian bunyi rekaman yang dugaannya mirip Jokowi tersebut.
Hasto menyampaikan rekaman itu usai wartawan menanyakan perihal dinamika politik di Pilgub DKI Jakarta. Situasi tersebut adalah Ketum Partai NasDem Surya Paloh mencabut dukungan kepada Anies Baswedan.
Ia menilai, rakyat pasti ikut melihat keputusan NasDem sebagai hal di luar kebiasaan. Hasto menduga ada upaya mencoba menekan Surya Paloh dan Partai NasDem.
“Ini merupakan bagian kita lihat dari berbagai upaya-upaya yang mencoba menekan,” ujarnya.
Menurut Hasto, rekaman suara tersebut harus segera Jokowi klarifikasi karena akan membahayakan demokrasi di Indonesia.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, membantah bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan penegak hukum untuk melakukan intimidasi.
Ari mengatakan, Rekaman video tersebut merupakan potongan pidato atau sambutan Presiden pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019, di SICC Sentul tanggal 13 November 2019. Pidato Presiden dalam rapat tersebut memiliki akses secara terbuka dan media meliputnya.
“Namun, rekaman video pidato Presiden tersebut dipotong dan ditampilkan tidak utuh sehingga bisa menimbulkan asumsi dan persepsi yang tidak tepat,” kata Ari (18/8/2024).
Ari menambahkan, konteks pernyataan Presiden tersebut adalah untuk memastikan agar tidak ada pihak yang menghalangi agenda besar pemerintah selama lima tahun ke depan, seperti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kinerja ekspor-impor. Semua itu, kata Ari, adalah untuk kepentingan bangsa.
“Bahkan dalam sambutan tersebut, Presiden juga mengingatkan aparat penegak hukum agak tidak menjerat orang yang tidak melakukan kesalahan, misalnya pejabat atau pelaku-pelaku bisnis yang sedang berinovasi untuk kemajuan Indonesia,” jelas Ari.
Rekaman tersebut memang Jokowi lakukan saat itu untuk mengingatkan pentingnya kepastian hukum bagi pengusaha dan pejabat yang melakukan inovasi. Jokowi meminta aparat penegak hukum tidak mencari-cari kesalahan mereka.***(Kalingga Zaman)
