SERAYUNEWS- Reshuffle atau kocok ulang kabinet Indonesia Maju terjadi menjelang Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser pada Oktober 2024. Hal ini mendapat kritik sejumlah pengamat. Kocok ulang ini tidak lazim berlangsung di sisa akhir kepemimpinan.
Istana memiki alasan tersendiri mengapa Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet jelang dua bulan pergantian kepala negara.
“Pengangkatan menteri, wakil menteri dan kepala badan diperlukan untuk mempersiapkan dan mendukung transisi pemerintahan agar berjalan dengan baik, lancar dan efektif,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana (19/8/2024).
Reshuffle, walau itu hak prerogratif presiden sebaiknya dengan pertimbangan faktor atas kepentingan rakyat. Secara prinsip, menteri bekerja untuk melayani rakyat, bukan hanya negara saja.
Alasan ini yang menurut ahli Hukum Tata Negara, Herdiansyah Hamzah, reshuffle oleh Jokowi kali ini sarat nuansa politik.
“Reshuffle hari ini adalah murni dilakukan karena syahwat politik, tidak ada kepentingan rakyat di sini, yang ada ialah kepentingan untuk melanjutkan kekuasaan,” kata Herdiansyah (19/8/2024).
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai ada kecenderungan Jokowi ingin menunjukkan kepada publik bahwa dia total mendukung pemerintahan Prabowo Subianto mengingat di sana ada putranya, Gibran Rakabuming Raka.
“Dari sisi kinerja tidak ada urgensi reshuffle di hari-hari terakhir periode cabinet. Reshuffle kali ini untuk konsolidasi kabinet mendatang, misalnya amputasi ke PDIP, dan ancaman ke mitra koalisi yang cenderung mulai tidak solid pada pemerintahan berikutnya,” ujar Dedi (19/8/2024).
Soal amputasi PDIP, Dedi sebelumnya juga menyatakan ini tak lebih sebagai upaya Presiden Joko Widodo menyingkirkan PDIP di pemerintahan.
“Jokowi mulai berani bersihkan PDIP karena mungkin sudah membaca atau mendapat peluang pengganti PDIP,” ujarnya (13/8/2024).
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menghubungkan kocok ulang kabinet ini dengan dinamika Partai Golkar.
“Saya melihat ada arah untuk mengkondisikan Golkar menjadi relatif apabila pos Menteri Kumham dijabat oleh orang dekat kekuasaan,” kata Agung (19/8/2024).
Pengkondisian yang Agung maksud mengarah pada posisi Menkumham menjadi amat strategis.
Manakala nanti Golkar rampung menyelenggarakan Musyawarah Nasional setelah Airlangga Hartarto mundur, akan membutuhkan tanda tangan pengesahan struktural ke lembaran negara. Posisi Menteri Kumham dikondisikan sejak sekarang.***(Kalingga Zaman)
